Kementerian PU Minta Iklan Rumija di Surabaya Diatur Lebih Detail

oleh
Anggota Komisi C bersama perwakilan dari Pemkot Surabaya saat konsultasi ke Raperda Penyelenggaraan Jalan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggota Komisi C (pembangunan) bersama Pemerihtah Kota Surabaya melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Marga Kementerian PU dan Pera. Mereka diterima oleh Kasubdit Bimtek Jalan Daerah, Agita Widjajanto dan Kasubag Hukum Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Pujiono.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Jalan, Vinsensius menyatakan, kedatangan mereka untuk melakukan konsultasi UU 38 thn 2004, PP 34 thn 2006 dan Permen PU no 20 thn 2010, tentang ruang milik jalan (Rumija) dan ruang manfaat jalan (Rumaja).

“Pada prinsipnya Rumija dan Rumaja tidak boleh ada bangunan atau kegiatan apapun yang menganggu fungsi jalan,” ujar Vinsensius, Jumat (23/3/2018).

Terkait keberadaan papan reklame di rumija dan rumaja, menurut dia, memang tidak melanggar ketentuan di atasnya.

“Namun jika ingin mengakomodir kepentingan PAD maka win win solution yang ditawarkan oleh kementerian PU dan Pera adalah silahkan mengacu kepada permen PU 20 thn 2010,” jelas Awey, sapaannya.

Politisi dari Partai Nasdem ini menjelaskan, iklan di rumija harus diatur secara detail dalam Perda Penyelenggaran Jalan, dan tidak boleh diatur terpisah dalam Perda reklame atau perda utilitas.

Usai dari Kementerian PU dan Pera, rombongan Pemkot Surabaya (DPRD dan Pemkot) ini bergerak menuju kantor Kementerian Dalam Negeri, dan ditemui oleh Kunto Failitasi Telahan Kebijakan Biro Hukum Kemendagri.

“Saat di kantor Kemendagri, perwakilan bagian hukum pemkot tidak hanya Wawan dan Rudy namun juga dihadiri Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pemkot Surabaya, Muhammad,” imbuhnya.

Ditanya hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri, Awey menjelaskan hasilnya kurang lebih sama dengan Kementerian PU dan Pera. Hanya saja Kemendagri menyarankan, apabila diyakini perbedaan itu terjadi resistensi atau bisa menimbulkan kegaduhan maka sebaiknya tetap dicantumkan saja kata IKLAN pada raperda penyelenggaraan jalan (mengacu pd permen PU 20 thn 2010)

“Masukan ke kita harus mencantumkan ketentuan teknis yang mengatur penempatan IKLAN pada rumija maupum rumaja,” pungkas Awey. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *