Kenaikan Cukai Benamkan Pabrik Rokok Skala Kecil

oleh
Puluhan pabrik rokok skala kecil di Kabupaten Malang, Jatim kolaps karena terpukul kenaikan tarif cukai tembakau.
Puluhan pabrik rokok skala kecil di Kabupaten Malang, Jatim kolaps karena terpukul kenaikan tarif cukai tembakau.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Rencana pemerintha menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun depan diyakini akan memukul para petani tradisional dan pengusaha rokok lokal kelas kecil dan menengah. Saat ini saja, sejumlah pabrik rokok lokal terpaksa harus merumahkan ratusan karyawannya untuk mengganti biaya produksi karena melambungnya tarif cukai.

Tetapi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berdalih, kenaikan tarif cukai hasil tembakau di kisaran 10,04 persen pada tahun depan telah mempertimbangkan aspek keberlangsungan seluruh tenaga kerja industri rokok. Menkeu menyebut, kenaikan telah mempertimbangkan aspek tenaga kerja industri rokok.

“Pertama tenaga kerja. Mereka yang bekerja di sektor hasil tembakau, dari petani sampai mereka yang bekerja di pabrik rokok,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani di sela Peringatan Hari Oeang ke-71 di Aula Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/10).

Selain itu, tiga aspek lain yang menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Misalnya, dari aspek kesehatan, dan pengendalian beredarnya konsumsi rokok ilegal yang dikhawatirkan memberikan pengaruh bagi industri rokok.

“Karena, walaupun kami membuat banyak kebijakan, kalau banyak orang mampu bisa dengan mudah, semua mengalami kekalahan. Baik pengusaha, masyarakat, maupun pekerjanya,” katanya.

Aspek terakhir, adalah pertimbangan kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan negara. Apalagi, cukai rokok terbukti hingga saat ini masih menjadi salah satu penyumbang dengan persentase terbesar terhadap penerimaan bea dan cukai negara.

“Kami akan tetap mencari keseimbangan di antara keempat aspek tersebut,” kata Ani.

Namun kenyataannya, kenaikan cukai yang terus terjadi telah ‘membunuh’ banyak industri rokok skala kecil atau Kelas IIIC. Belum lagi peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) No.109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200 Tahun 2008 yang salah satu item peraturan itu menyebutkan sebuah pabrik rokok harus memiliki luas area pabrik paling sedikit 200 meter persegi.

Pabrik yang luasannya di bawah peraturan yang ditetapkan tersebut harus tutup. Tak heran, pada tahun 2014 Formasi mencatat tersisa 40-an pabrik rokok saja di Malang, Jawa Timur dari sebelumnya mencapai 387 pada tahun2009. Sementara data nasional selama 10 tahun terakhir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercatat dari 4.669 pabrik kini tersisa 759 pabrik saja.

Iksan merupakan salah satu pengusaha rokok skala kecil di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Untuk perusahaan rokok kelas IIIC seperti milik Iksan, maka produksi rokoknya pun dibatasi tiga sampai empat bal per hari. Apabila ingin menambah produksi nanti akan naik kelas menjadi Golongan IIIB dan akan dikenakan PPn sekaligus menambah biaya cukai.

“Untuk naik kelas tidak mungkin karena setelah saya hitung tidak mungkin,” kata Iksan.

Sedangkan untuk naik kelas ke IIIB dengan meningkatkan produksi cukainya juga tambah berlipat ditambah pajak PPn. Setelah dipikir-pikir akhirnya dia menutup usaha dan merumahkan karyawannya.

“Beberapa teman memutuskan tidak menggunakan cukai untuk mempertahankan rasa dan bisa menjual dengan harga murah,” katanya.

Di kelasnya, usaha Iksan ini juga memiliki asosiasi yang anggotanya sekira 3.000 perusahaan rokok skala kecil. Namun, kenaikan cukai terus melambung hingga hampir separuh dari ongkos produksi.

Rokok produksinya memang memang menyasar pasar kelas bawah sehingga harganya juga murah antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per bungkus. Kebutuhan cukainya pun relatif sedikit atau tidak sampai 2 rim.

Di bawahnya, masih ada pasar rokok kelas bawah yang juga pasarnya sangat besar. Yakni rokok non cukai yang harganya antara 1.000 sampai 1.500 per bungkus.

“Pasarnya besar. Dan tipologinya mereka setia pada rasa dan harga, bukan pada merk,” tutur Iksan.

Bahkan beberapa temannya terpaksa menjual rokok non cukai atau ilegal untuk mempertahankan harga dan rasa. Ia sendiri tidak mau mengikutinya hingga akhirnya pada tahun 2007 mencoba bertahan dengan membuat rokok yang biaya produksinya Rp 1.700 dengan mengambil risiko mengeluarkan Rp 700 untuk menebus cukai dan harus dibayar kontan.

“Rasa menjadi rusak karena membeli kualitas cengkeh dan tembakau tidak seperti biasanya. Kalau dinaikkan ongkos produksinya, maka akan naik semua harganya dan menggeser konsumen,” ujarnya.

Iksan menilai ini adalah upaya pemerintah untuk menghilangkan industri rokok skala kecil untuk membuktikan kepada pihak luar bahwa pemerintah sudah bergerak mengendalikan pertembakauan.

“Perusahaan kecil yang menjadi korban, ada tiga ribuan pabrik waktu itu dan sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.

Pabrik rokok skala kecil masih menggunakan alat linting tradisional agar tetap memberdayakan pekerja.

Penggolongan pabrik rokok dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Berdasarkan peraturan terakhir, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK/010/2016 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Dalam peraturan tersebut, ada beberapa golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang didasarkan pada jumlah produksi yang dihasilkan. Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) serta Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang produksinya lebih dari 3 miliar batang per tahun masuk dalam Golongan I, dan di bawah 3 miliar batang per tahun masuk dalam Golongan II.

Sementara jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) terbagai menjadi tiga golongan. Golongan I produksinya lebih dari 2 miliar batang per tahun. Golongan II produksinya lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang.

Sedangkan pabrik yang masuk golongan IIIA produksinya lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang. Dan golongan IIIB produksinya tidak lebih dari 10 juita batang. Pada tahun 2005-an, produksi di bawah 10 juta batang per tahun masuk golongan IIIC, namun aturan tersebut diubah sehingga pengusaha ‘dipaksa’ masuk ke golongan IIIB.

Direktur Utama PT Gandum, Tusin Kaman mengakui saat ini situasi ekonomi kurang kondusif untuk memenuhi target penjualan. Pada tri wulan pertama 2017 dibandingkan periode yang sama tahun 2016, kata Tusin, penurunan penjualan untuk rokok SKT sekitar 10 persen dari dan SKM turun kurang lebih 5 persen. (ist/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *