Kepala Korlantas Keberatan Anies Cabut Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Thamrin-Sudirman

Ribuan sepeda motor bakal kembali melintasi Jalan Thamrin, Merdeka Barat dan Sudirman jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan benar-benar mencabut larangan yangtertuang dalam Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang pembatasan kendaraan bermotor.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Royke Lumowa tak setuju jika  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan rencananya mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tahmrin-Merdekat Barat dan Sudirman. Kebijakan itu akan memperparah kemacetan di jantung kota Jakarta jika tidak diimbangi dengan penambahan jumlah transportasi massal.

“Ya kalau itu mengenyampingkan angkutan umum enggak setuju. Tetap harus mengutamakan angkutan umum, angkutan umum harus dibesarkan,” ujar Royke di Mapolda Metro Jaya, Senin, (13/11).

Royke tidak tahu alasan Anies bakal menghapus Pergub DKI yang disahkan pada periode sebelumnya itu. Namun Royke yakin, Pemprov DKI di bawha nakhoda Anies-Sandiaga telah memiliki pertimbangan sendiri untuk menghapus larangan sepeda motor melintas di jalan protokol tersebut.

“Saya enggak tahu alasan Beliau apa ya. Kalau tanya ke saya, saya bagaimanapun juga di kota metropolitan seperti ini kendaraan umum harus diutamakan daripada kendaraan pribadi seperti mobil,” tandasnya.

Sebelumnya, Anies mewacanakan bakal mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Dengan begitu, Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 yang mengatur larangan itu bakal direvisi. (Baca: Anies Cabut Kebijakan Ahok, Sepeda Motor Boleh Melintas di Jalan Sudirman-Thamrin).

Padahal Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang pembatasan kendaraan bermotor itu dilakukan untuk mengurangi tingkat polusi dan kemacetan di Jalan Protokol Ibu Kota. Selain itu juga untuk menstimulasi warganya beralih ke moda transportasi masal.

Aturan itu juga dibarengi dengan Pergub DKI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Melalui Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Nantinya, kendaraan pribadi yang melintasi jalan protokol bakal dikenai biaya. (put/mun)