Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Mulai Dibangun 2019

oleh
Rancangan skema proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang ditaksir menyedot anggaran Rp 80-100 triliun.
Rancangan skema proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang ditaksir menyedot anggaran Rp 80-100 triliun.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Proyek pembangunan kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Surabaya mulai dibangun tahun 2019. Pemerintah akan memutuskan skema pembangunan proyek tersebut pada Maret 2018.

”Belum bisa dipastikan teknologi yang akan digunakan dalam membangun proyek ini,” ujar Tenaga Ahli Bidang Politik dan Media Menteri Koordiator Bidang Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo saat media briefing di ruang pertemuan Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (12/12).

Saat ini, megaproyek tersebut memang masih dalam tahap kajian. Pemerintah merasa masih perlu meminta kajian dari pihak lain.

Menurut Atmadji, kajian masih membutuhkan tambahan waktu untuk membandingkan hasil riset dari Korea Selatan (Korsel), Jepang dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan yakni antara narrow gauge dan standard gauge.

Atmadji menyatakan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan lebih condong menggunakan teknologi standard gauge. Alasannya, teknologi ini diklaim lebih maju dibandingkan narrow gauge. Di dunia pun, hanya tinggal Indonesia, Jepang, dan Australia yang menggunakan teknologi narrow gauge.

Dengan standard gauge, kereta ini bisa menempuh Jakarta-Surabaya hanya dengan waktu 3,5 jam karena memiliki kecepatan 200 km/jam. Namun, memang, biaya yang di keluarkan untuk menggunakan teknologi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan narrow gauge.

Sementara itu, dari hasil pra-studi kelayakan yang dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan menggunakan sistem narrow gauge. Dengan sistem ini  jarak 748 kilometer Jakarta – Surabaya akan ditempuh dalam waktu 5,5 jam dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer.

Asisten Deputi 3 Bidang Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rusli Rahim menjelaskan nilai dan skema investasi proyek ini belum ditentukan. Namun, secara garis besar, mekanisme pendanaannya akan melibatkan pihak swasta sebagai investor.

Akan tetapi, karena proyek infrastruktur Kereta Api merupakan aset negara, maka akan ada dana yang juga akan di keluarkan pemerintah. “Pasti akan ada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di situ,” ujar Rusli.

Rusli mengatakan kajian yang dilakukan Korsel ini untuk melihat apakah nilai investasi bisa lebih efisien dengan teknologi yang terbaik. Sementara, bersasarkan kajian JICA dan BPPT nilai investasi yang harus di keluarkan untuk proyek ini dengan double track standart gauge, dan jalur layang (flyover) sebesar Rp 153,01 triliun.

Adapun untuk single track standart gaugeexisting track, dan flyover sebesar Rp 92,2 triliun. Lalu, untuk single track narrow gauge dan existing track, serta flyover sebesar Rp 88,15 triliun. Terakhir, dengan menggunakan existing track upgrading (narrow gauge) dan flyover adalah sebesar Rp 57,7 triliun.

Namun Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah ingin proyek dilakukan dengan merehabilitasi jalur kereta yang sudah ada. Pertimbangannya, soal ongkos. Jika pemerintah memutuskan untuk mengambil opsi selain merehabilitasi jalur yang sudah ada, investasi proyek tersebut akan mencapai Rp 100 triliun. Investasi tersebut menurut pemerintah terlalu besar.

Rencananya proses peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini akan dilakukan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai di tahun 2019 mendatang. Pembangunan awal proyek ini ditargetkan bisa dimulai pada 2019.

“Pak Presiden (Jokowi) sih inginnya sebelum masanya habis di 2019 sudah peletakan batu pertama atau groundbreaking. Kami kejar semoga bisa.” (kat/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *