Kesalahan Ketiga Arief Hidayat, Waktunya Ketua MK itu Dipecat

oleh
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat saat berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan KPK sebagai obyek Hak Angket DPR menjadi kesalahan ketiga yang dilakukan Arief Hidayat sebagai Ketua MK. Sebelumnya ia pernah dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi terkait katabelece ke pejabat Kejagung. Kemudian mendapat sanksi kedua lantaran pertemuannya dengan anggota Komisi III DPR jelang fit and propertest hakim MK di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat. Maka dorongan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK sudah waktunya berubah menjadi pemecatan.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD membeberkan kesalahan yang telah dilakukan Arief Hidayat. Menurutnya, putusan Arief itu bertentangan dan bahkan menerabas putusan MK sebelumnya.

Dalam putusan yang diketok kemarin, MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif sehingga merupakan obyek dari hak angket DPR.

(Baca Juga: MK Nyatakan Pansus DPR terhadap KPK Sah)

Mahfud MD mengingatkan, sebelumnya juga sudah ada 4 putusan MK yang menegaskan jika KPK bukanlah bagian dari eksekutif.

“Jadi putusan MK kemarin itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya,” kata Mahfud MD, Jumat (9/2/2018).

Putusan yang dimaksud yakni putusan atas perkara nomor PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011.

Empat putusan tersebut juga sempat disinggung oleh empat hakim MK yang menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sidang putusan kemarin.

Pada intinya, keempat putusan itu menegaskan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Dan putusan-putusan itu sifatnya inkrah juga,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, dalam pembuatan sebuah Undang-Undang, maka UU yang baru dibentuk bisa menghapus UU lama. Namun, hal serupa tidak berlaku di pengadilan.

“Kalau di pengadilan putusan lama itu tak bisa dihapus dengan putusan baru. Yang berlaku itu yang pertama karena sudah inkrah,” kata Mahfud.

Mahfud pun berpendapat, Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR tak bisa menggunakan putusan MK terbaru ini sebagai legitimasi. Sebab, saat pansus dibentuk, masih berlaku putusan MK sebelumnya dimana KPK bukan dianggap sebagai lembaga eksekutif.

” Putusan MK itu baru bisa berlaku ke depan,” kata dia.

Persekongkolan Arief Hidayat dan DPR

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai, putusan MK di atas membuktikan adanya lobi politik antara Arief Hidayat dengan Komisi III DPR.

Isu persekongkolan itu sempat muncul saat proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR terkait pencalonan kembali Arief sebagai hakim konstitusi.

(Baca Juga: Ketua MK Dinyatakan Langgar Kode Etik Temui Anggota DPR)

“Ya, sekarang kita melihat putusannya, memang sepertinya memberikan konfirmasi atas indikasi lobi-lobi politik tadi,” kata Adnan.

ICW bersama para pemohon uji materi lain sempat mempersoalkan keabsahan pembentukan hak angket DPR terhadap KPK. Mereka mengajukan uji materi UU MD3 ke MK. Namun, setelah isu lobi politik antara Arief dan Komisi III DPR muncul, mereka mencabut gugatan.

“Ya, itu sudah kita prediksi dari awal. Kita melihat manuver politik Arief untuk bisa terpilih lagi sebagai hakim MK dan Desmond sebagai salah satu politisi dari Gerindra, juga sedikit mengungkap barter apa sih yang dibicarakan dalam konteks pemilihan (Arief) itu. Ya, itu yang menjadi dasar bagi kita cabut gugatan waktu itu,” ujar Adnan.

ICW bersama para pemohon uji materi lain sebenarnya pernah menganjurkan agar pengawai KPK yang juga mengajukan uji materi untuk mencabut gugatan mereka.

“Tapi kan mereka mengambil pilihan yang berbeda,” ujar Adnan.

Seharusnya, kata Adnan, pemohon uji materi dari pengawai KPK saat itu memperhitungkan hal seperti sekarang. Jika saat itu gugatan juga ikut dicabut, maka MK tidak bisa memutuskan apapun soal hak angket DPR.

“Coba kalau dicabut semuanya, kan berarti MK enggak bisa memutuskan itu dan pansus angket KPK akan menjadi sesuatu yang secara politik terus dipersoalkan oleh publik,” ujar Adnan.

Dengan putusan MK saat ini, lanjut Adnan, tidak ada lagi yang bisa disesalkan KPK. Dia berharap, KPK memperhitungkan apa yang akan terjadi pascaputusan ini.

“Ya, tinggal bagaimana KPK mengantisipasi itu ya, meskipun kemudian kalau hak angket itu tidak boleh kepada kerja-kerja penegakan hukum, oleh penyelidikan, penyidikan dan aspek penindakan (KPK),” ujar Adnan.

Namun, kata Adnan, pansus angket KPK bisa saja menjadikan putusan MK ini untuk semakin bergairah menyerang KPK.

“Justru ini memberikan legitimasi politik kepada DPR untuk mengangket KPK untuk urusan apapun,” ujar Adnan.

Termasuk semakin kuat untuk mengontrol lembaga antirasuah menggunakan hak politik DPR. Misalnya, lanjut dia, DPR bisa mengutak-atik kelembagaan KPK.

“Itu kan juga akan memengaruhi kelembagaan KPK-nya atau KPK secara keseluruhan,” ujar Adnan.

MK terbelah dalam menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket KPK. Lima hakim menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah. Mereka adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul.

Sementara, empat hakim konstitusi lainnya menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut. Empat hakim tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *