Ketua DPC PPP Surabaya Temukan Form C1 Kosong yang Sudah Ditandatangani KPPS

oleh
Ilustrasi rekapitulasi suara pemilu 2019.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Fakta baru diungkap Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Buchori Imron terkait kisruh proses rekapitulasi suara dalam pemilu 2019. Kali ini terkait form C1.

Buchori menceritakan, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) tim saksi yang Ia terjunkan menemukan adanya form C1 yang belum diisi namun sudah ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Ini kan sudah nggak bener. Katanya saksi disuruh sendiri. Itu kan ngawur, menyalahi aturan. Nggak bener itu,” ujar Buchori, Minggu (21/4/2019).

Menurut dia, tindakan yang dilakukan KPPS tidak dapat dibenarkan. Sesuai petunjuk teknis, pihak penyelenggara pemilu semestinya mengisi form C1 terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

“Kalau sudah begini kan patut diduga adanya kongkalikong dengan pihak-pihak tertentu,” geramnya.

Terkait wilayah, hingga saat ini dia masih terus memantau data yang sedang dikerjakan oleh timnya. Salah satunya seperti yang terjadi di wilayah Sukomanunggal.

“Nggak boleh harusnya saksi isi sendiri dengan kondisi sudah ditandatangani. Bisa diisi ngawur nanti. Siapa yang tanggung jawab?,” heran Buchori.

Senada dengan Buchori Imron, Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya, Edi Rahmat menambahkan kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Surabaya. Mulai dari Gayungan, Wonokromo, Sawahan dan Sukomanunggal.

“Temuan kami, 11 persen dari total yang sudah terinput untuk fenomena ini,” ungkap Edi.

Edi juga mengeluhkan temuan permasalahan salah hitung dan suara hilang yang terus bertambah. Hingga kini, temuan itu ditemukan dari sekitar 35 persen TPS di Surabaya.

“Jumlah ini diperkirakan bakal terus bertambah karena belum semua data TPS terinput,” jelasnya.

Sebelumnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 diwarnai banyak temuan kesalahan. Salah satunya adalah banyaknya perbedaan hasil pada lembar rekapitulasi dan lembar plano.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa misalnya. Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf mengungkapkan jika data yang mereka miliki menunjukkan adanya jumlah salah hitung di form C1.

“Lalu ada 11 persen form C1 tidak wajar. Salah satu buktinya adalah di TPS 08 Kelurahan Karah misalnya. Disitu jumlah suara sah kami berdasarkan plano harusnya 36, tetapi di rekap hanya ditulis 6,” tegasnya.

Permasalahan ini pun telah berujung pada tuntutan gabungan Partai Politik di Surabaya agar proses rekapitulasi Pileg 2019 dihentikan dan perlu diadakan hitung ulang agar data Form C1-Plano dan C1 dapat disinkronkan sehingga tak ada lagi selisih hitung maupun suara hilang.

Tuntutan ini pun telah direspon oleh Bawaslu Kota Surabaya. Dalam surat bernomor 434/K.Bawaslu.Prov.JI-38/PM.00.02/IV/2019 itu, Bawaslu Surabaya memanggil KPU untuk meminta penjelasan.

Melalui surat bernomor 433.K.JI.38/PM.00.02/IV/2019, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo juga memerintahkan agar Form C1-Plano dibuka saat proses rekapitulasi.

“Menindaklanjuti Laporan dan temuan panwascam se kota Surabaya di dapati C1 yg kosong dan tidak sesuai total jumlahnya. Serta C1 yang diberikan dengan tidak lengkap., maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Surabaya, terkait agenda rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 di Kota Surabaya dilakukan dengan membuka C1 Plano,” demikian tertulis pada surat instruksi bertanggal 19 April 2019 itu. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.