Ketua DPR Ingatkan Pembentukan Pembaga Pengawas Independen KPK

oleh
Ketua DPR Bambang Soesatyo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengingatkan soal pembentukan lembaga pangawas independen yang akan mengawasi kinerja KPK  sesuai rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Lembaga pengawas independen untuk mengawasi KPK merupakan salah satu rekomendasi dari Pansus Angket. KPK sebelumnya telah menyebut wacana pengawasan itu sebagai hal mengada-ada.

”Kami berharap KPK bisa menerima setiap usulan dari Pansus Angket dapat didengar oleh KPK,” ujar Bambang saat menghadiri acara bertajuk KPK Mendengar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (12/3). Acara ini yang digelar KPK ini juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tampak pula di sana Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Bamsoet mengaku akan mengikuti acara“Mengikuti acara KPK Mendengar sedikit masukan. Tugas saya kan menjaga agar suasana DPR dalam pesta demokrasi tetap kondusif,” kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Bamsoet mengatakan kedatangannya juga untuk memperbaiki hubungan kelembagaan antara DPR dan KPK. Sebab, kedua lembaga negara ini punya tanggungjawab yang sama dalam memberantas korupsi.

“Kami membuka diri untuk memberi masukan di titik lemah mana saja yang menimbulkan moral hazard yang mendorong anggota DPR melakukan di luar kepatutan,” kata politisi yang akrab disapa Bamsoet.

Ia mengakui, hubungan DPR dengan KPK sempat tegang  karena keberadaan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK. Hubungan KPK dan DPR sempat merenggang di sepanjang tahun lalu.

Pansus Angket dibentuk setelah KPK menolak permintaan anggota dewan membeberkan isi rekaman penyidikan lembaga antirasuah terhadap anggota dewan Miryam S Haryani dari fraksi Hanura.
Saat itu, DPR meminta KPK membeberkan rekaman penyidikan yang di dalamnya diduga berisi pengakuan Miryam ditekan oleh sejumlah anggota DPR terkait kasus korupsi e-KTP.

Pansus Angket pun terbentuk, namun KPK tidak mengakui legalitasnya dan menolak menghadiri rapat pansus angket. Sejumlah karyawan KPK bahkan mengajukan uji materi UU MD3 terkait Pansus Angket.

Hal lain yang dibahas Bamsoet dengan pimpinan KPK dan Moldeoko serta Kabareskrim adalah soal demokrasi, terutama terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini.

“Apakah pilihan demokrasi kita berujung pada biaya yang sangat mahal bagi itu menjadi penyebab utama bagi timbulnya para calon kepala daerah, karena kita tahu calon kepala daerah paling tidak itu puluhan miliar keluar dari kantongnya,” tegasnya. (cni/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *