Ketua DPRD Surabaya Akan Dampingi Perjuangan Warga Wonokusumo

oleh
Ketua DPRD Surabaya, Armuji didampingi Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto saat menemui warga Wonokusumo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Perhatian serius diberikan Ketua DPRD Surabaya, Armuji terkait sengketa lahan antara warga Wonokusumo, Kecamatan Semampir dengan PT KAI. Di hadapan warga, Armuji berjanji akan mendampingi warga memperoleh sertifikat tanah yang selama ini mereka tinggali.

Kepada warga, Armuji berjanji akan terus melakukan pendampingan. Apalagi, setelah dirinya melihat ground cart atau peta bidang milik PT KAI yang menurutnya tidak bisa dijadikan patokan sebagai bukti kepemilikan.

“Kita akan terus mendampingi perjuangan warga. Termasuk dalam proses mendapatkan sertifikat,” ujar Armuji yang didampingi Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto, Senin (26/2/2018).

Menurut Armuji, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT KAI semestinya ikut mendukung perjuangan warga dalam mendapatkan haknya. Mengingat sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program kepemilikan tanah untuk warga.

“Presiden sudah punya program seperti itu, masak warga Wonokusumo yang sudah tinggal puluhan tahun tidak bisa,” tegasnya.

Untuk diketahui, Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan anggota dewan kali ini menindaklanjuti laporan warga atas tuntutan warga atas alas tanah yang mereka tempati.

Tanah yang mereka tempati tidak dapat disertifikatkan karena diklaim PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Bahkan proses sertifikasi terpaksa dihentikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lantaran ada klaim dari PT KAI.

Pantauan di Wonokusumo, ribuan warga turut menyambut kedatangan anggota dewan. Mereka membawa banner, spanduk dan aneka atribut bertuliskan tuntutan dan harapan warga.

“Bapak/Ibu dewan bantu kami miliki hak tanah,” bunyi salah satu tulisan di spanduk yang dibawah warga.

Untuk diketahui sebanyak 6 RW di Wonokusumo sedang menuntuk hak mendapatkan sertifikat tanah. Sebelumnya, warga Wonokusumo, Kecamatan Semampir juga telah mengadu ke Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Senin (19/2). (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *