Ketua KPK: 90 Persen Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi

oleh
Para kepala daerah yang gagal maju di pilkada 2018 karena keburu ditangkap KPK. Dari kiri, Bupati Ngada, marinus Sae, Bupati Jombang Nyno Suharli, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Wali Kota Tegal Mashita.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini akan ada banyak tersangka korupsi dari calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018. Keyakinan itu berdasar laporan 368 transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

KPK juga sudah mengantongi data dan bukti awal tindak pidana korupsi dari calon kepala daerah. Khususnya yang terlibat dalam 368 transaksi mencurigakan itu.

Bahkan, Ketua KPk agus Rahardjo meyakini, 90 persen dari seluruh calon kepala daerah yang akan bersaing di Pilkada serentak 2018 terindikasi melalukan korupsi.

“Jadi ada beberapa orang, nah dari beberapa itu, 90 persen pasti ditersangkakan,” ujar Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/3).

Agus mengatakan, apabila KPK menaikan status seseorang sebagai tersangka, maka KPK sudah memiliki data dan bukti yang sangat kuat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, laporan PPATK berjumlah 368 transaksi mencurigakan.

Saat ini, yang sudah ada hasil analisa berjumlah 34 laporan. “Itu pasti jadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan,” kata Agus.

Agus mengungkapkan, pengumuman penetapan tersangka akan dirapatkan dengan para pimpinan KPK lainnya. Termasuk akan dibicarakan apakah pengumuman tersangka sebelum atau setelah pelaksanaan pilkada. Bisa jadi, menurut Agus, penetapan tersangka berbarengan dengan operasi tangkap tangan. (kc/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.