Ketua MPR-Menkeu Perang Umpatan: Menyesatkan!

oleh
Sri Mulyani dan Zulkifli Hasan dalam sebuah kesempatan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan terlibat perang umpatan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Keduanya saling mengumpat dengan kata “menyesatkan”. Perang umpatan di wilayah publik itu dipicu soal pembayaran utang negara.

Persoalan utang negara ini diusik pertama kali oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan pada sidang tahunan di Gedung Parlemen, 16 Agustus 2018 lalu. Hal itu memantik amarah Menkeu Sri Mulyani.

Secara khusus, Sri Mulyani membeber duduk persoalan utang negara melalui akun Facebook resmi Sri Mulyani Indarwati, Senin (20/8/2018).
Berikut kutipan lengkap Sri: Tanggapan atas Pernyataan Ketua MPR “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

(Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 4,169 Triliun, Prabowo Rp 9.000 Triliun)

Pernyataan tersebut selain bermuatan politis, juga menyesatkan. Penjelasannya:

1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu. Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan? Baca juga: Ketua MPR: Pak Presiden, Ada Titipan dari Emak-emak agar Harga Bahan Pokok Terjangkau

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa. Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen. Bahkan tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana. Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa? Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR. Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.

4. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen. Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun, menurun menjadi Rp 129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp 64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp 21,74 triliun. Sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49 persen (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7 persen! Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade” dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Sementara itu, Zulkifli Hasan menuding balik Sri Mulyani sebagai orang yang menyesatkan.

“Yang menyesatkan itu Menteri Keuangan bukan ketua MPR. Ini MPR dan DPR lembaga politik, bukan lembaga sosial, ini lembaga politik. jadi ngomong politik, ini tempatnya,” ucap Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Zulkifli membaca catatan yang sudah disiapkannya ketika memberi keterangan kepada wartawan. Ada empat poin yang disampaikan. Berikut transkrip pernyataan Zulkifli.

1. Menteri keuangan sendiri menyatakan jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp 409 triliun. Ini pernyataan beliau lho, di APBN 2018. Akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti. Pada pembayaran hutang nantinya akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang ada selama ini, kata menteri keuangan. Kalau rupiahnya melemah, akan nambah ini. Betul gak? Jadi kalau rupiah melemah, dollar menguat, nambah dia.

2. Rizal Ramli nih, catet, ada di media hari ini, rizal ramli mengatakan lho kok baru sekarang mengenai beratnya pmbayaran utang, kemarin-kemarin ke mana? Kata Rizal Ramli. Pemerintah tidak memiliki manajeman inovatif dalam membayar hutang sehingga sekarang kelimpungan ketika hutang jatuh tempo, kata Rizal Ramli.

3. Ekonom nih, INDEF, Bima Yudhistira, juga sampaikan utang jatuh tempo adalah gabungan dari utang pemerintah sekarang dan sebelumnya. Tidak sepenuhnya warisan masa lalu. Utang pemerintah, misalnya, ORI 013, diterbitkan 26 oktober 2016 jatuh tempo Rp 19,6 triliun. Ada juga SPN diterbitkan 15 Februari 2018. Ini kata Indef. Kata Indef, pemerintah akan menambah utang baru sebesar Rp 35,9 triliun. Kalau benar itu ditambah tentu akan lebih berat dengan pertumbuhan ekonomi yang 5,3 ya. Jadi yang menyesatkan itu menteri keuangan, bukan ketua MPR.

4. Bahwa anggaran kesehatan, anggaran 2018, anggaran kesehatan Rp 111 triliun, jadi kalau bayar utangnya Rp 409 trilium apa enggak empat kali? Empat kali kan? Hati-hati, jelaskan seterang-terangnya kepada pak Presiden, infrastruktur sudah ditunda, banyak. Padahal itu program andalan Pak Presiden Jokowi. Sudah dimoratorium. Artinya ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *