Ketua Pengadilan Agama Selingkuh Resmi Dipecat

oleh
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Elvia Darwati (49) tertangkap basah sedang bermesraan dengan lelaki selingkuhannya di kamar hotel kawasan Bukittingi, Sumbar, Senin (10/10) malam.
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Elvia Darwati (49) tertangkap basah sedang bermesraan dengan lelaki selingkuhannya di kamar hotel kawasan Bukittingi, Sumbar, Senin (10/10) malam.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang berinisial ED akhirnya dipecat lantaran kepergok selingkuh di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada Oktober lalu. Pemecatan ini diputuskan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sidang tertutup oleh majelis hakim gabungan dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Selasa (13/12).

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, dalam sidang MKH pihaknya juga mendengarkan pembelaan ED selaku terlapor. (Baca: Ketua Pengadilan Agama Diciduk Saat Indehoi dengan Selingkuhan di Hotel).

“Sidang dilakukan untuk mengambil keputusan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim apakah terbukti, atau sebaliknya,” ujar Farid melalui keterangan tertulis, Selasa (13/12). Farid mengatakan, proses sidang MKH memang menangani perkara berat yang melibatkan hakim seperti penerimaan uang perkara, pemalsuan putusan, termasuk soal perselingkuhan.

Sebagai salah satu profesi mulia, kata Farid, hakim mestinya memiliki standar etika yang lebih dari orang umum. Karena itu, tiap ada pelanggaran yang dilakukan hakim harus langsung ditindak tegas untuk menimbulkan efek jera.

“Kapan pun kurun waktunya meski sudah lampau tidak akan jadi dasar pemaaf selama belum tersentuh tangan pengawasan,” ujar Farid.

Selain ED, MKH hari ini juga mengagendakan sidang kasus hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berinisial PN yang terbukti menerima uang dari pihak berperkara saat bertugas di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara. Namun sidang tersebut terpaksa ditunda karena hakim PN tengah sakit.

“Sidang MKH untuk PN ditunda sampai 4 Januari 2017. Penundaan sidang karena sedang sakit,” tutur Farid.

Keberadaan MKH telah diatur dalam Pasal 22 huruf f ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang KY. MKH ditujukan bagi pelanggaran berat dengan ancaman sanksi pemberhentian. Proses sidang MKH diikuti empat anggota KY dan tiga hakim agung. Susunan anggota MKH, kata Farid, disesuaikan dengan kasus yang ditangani.

Berdasarkan catatan KY, dari 45 sidang MKH yang telah digelar, sebanyak 28 persennya merupakan kasus perselingkuhan. Kasus ini menempati urutan kedua setelah kasus suap. (cni/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *