Ketua PT Manado dan Politisi Golkar Ditahan, Rumah Dinas dan Ruang Kerja Digeledah

oleh
Aditya Anugrah Moha (kiri) dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus suap terkait penanganan perkara korupsi terdakwa Marlina Moha Siahaan yang tak lain adalah ibunda Aditya.
Anggota Komisi XI dari Frakasi Golkar DPR RI, Aditya Anugrah Moha (kiri) dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (kanan) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus suap terkait penanganan perkara korupsi terdakwa Marlina Moha Siahaan yang tak lain adalah ibunda Aditya.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi gerak cepat menangani kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha atau Aditya Moha. Selain menahan kedua tersangka,  Minggu hari ini (8/10), KPK juga menggeledah rumah Sudiwardono serta ruangan kerja di PT Manado dan rumah dinas Aditya Moha di Jakarta.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen yang terkait dengan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Marlina Moha Siahaan yang tak lain adalah ibunda Aditya. Marlina merupakan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

“Selain itu juga dilakukan penyitaan CCTV dan bukti pesan hotel di lokasi indikasi suap terjadi, yaitu (di) daerah Pacenongan, Jakarta Pusat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulis, Minggu (8/10/).

Sudiwardono sebelumnya diduga menerima sejumlah uang dari Aditya Moha. Keduanya ditangkap tim KPK dalam operasi senyap pada Jumat (6/10) tengah malam.

Esoknya, KPK langsung menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan pada hari ini,  KPK menjebloiskan mereka tahanan.

Sudiwardono ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara anggota Komisi XI DPR Aditya Anugrah Maha ditahan ditahan di rutan klas I Jakarta Timur.

“Keduanya ditahan selama 20 hari pertama,” ujar Febri Diansyah .

Febri menyatakan, penyidik KPK telah mengantongi surat yang diterbitkan PT Sulawesi Utara agar tak menahan Marlina Moha, terdakwa kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Surat ini menjadi bukti yang menunjukkan adanya transaksi suap Aditya yang juga anak Marlina kepada Sudiwardono.

“Penerbitan surat ini diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian (suap) pertama pada pertengahan Agustus 2017 lalu,” katanya.

Febri mengatakan, keberadaan surat itu memperkuat bukti suap untuk memengaruhi putusan perkara Marlina agar dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal. Dari total komitmen fee sebesar SGD 100 ribu, kata Febri, sebanyak SGD 20 ribu di antaranya ditujukan agar PT Sulut tidak menahan Marlina.

“Sementara sisanya SGD 80 ribu untuk memengaruhi putusan banding,” ungkap Febri.

Pemberian suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan, ibu Aditya Moha yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

KPK menjerat Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Sudiwardono selaku penerima suap disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (cni/kc/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *