Koalisi Aktivis Desak Jokowi Tak Lantik Arief Hidayat

oleh
Presiden Jokowi saat bersama Arief Hidayat dalam sebuah kesempatan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melantik Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi Aktivis menilai, Arief Hidayat telah cacat etik dan tidak pantas diangkat kembali menjadi Hakim Konstitusi.

“Jangan sampai Presiden Jokowi turut andil dalam pembusukan MK dengan melantik Hakim Konstitusi yang sudah terbukti dua kali melanggar kode etik,” kata salah satu anggota Koalisi Aktivis, Asfinawati dalam siaran persnya.

Jokowi dijadwalkan memimpin pembacaan sumpah Arief Hidayat yang terpilih kembali menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (27/3/2018) siang ini.

Menurut catatan Koalisi Aktivis, sepanjang menjabat sebagai Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Arief Hidayat sudah terbukti dua kali melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Dua pelanggaran itu dari enam laporan etik yang dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi.

(Baca Juga: Menunggu Arief Hidayat Mundur dari Jabatannya Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi)

Kedua pelanggaran etik tersebut memang hanya dilanjutkan dengan pemberian sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis dari Dewan Etik. Namun, perbuatan Hakim Konstitusi yang mengirimkan katabelece dan melakukan pertemuan secara tidak patut dengan anggota DPR RI dinilai tidak dapat ditoleransi.

Sebelumnya, sebanyak 77 guru besar juga mendesak Arief Hidayat agar mundur dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua MK. Hal itu sebagai bentuk penyelamatan untuk menjaga martabat MK sebagai sebuah lembaga pengawal konstitusi.

Berdasarkan rekam jejak tersebut, Koalisi Aktivis menilai bahwa sudah sepatutnya Jokowi mengambil langkah tegas dengan tidak melantik seorang Hakim Konstitusi yang memiliki cacat legitimasi. Pelantikan Arief Hidayat dikhawatirkan akan membuka peluang yang bersangkutan kembali dipilih menjadi Ketua MK.

“Sudah sepatutnya Presiden Jokowi tidak mengambil langkah gegabah dengan melantik yang bersangkutan sebagai Hakim Konstitusi,” kata Asfinawati.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *