Kominfo Cari Untung dari Upaya Blokir Situs Porno

Gedung Kominfo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai sedang berupaya mencari untung dari upayanya memblokir situs porno. Kominfo telah menargetkan memblokir 30 juta situs porno. Upaya ini telah melahirkan proposal pembelian mesin sensor internet yang dilelang dengan pagu Rp 211 miliar dan biaya operasional Rp 74 miliar.

Para pelaku usaha di dunia digital menyatakan, apa yang dilakukan Kominfo ini lebay dan mubazir. Kritikan itu disampaikan para petinggi Domain Name Server (DNS) Nawala dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) yang tergabung dalam lembaga kajian independen Internet Development Institute (ID Institute).

(Baca Juga: Pemerintah Kembali Beredel 11 Situs Penyebar Hoax dan Provokatif)

Sebagai yang berpengalaman berkecimpung di dunia filtering konten negatif di internet, DNS Nawala menyebutkan bahwa angka 30 juta situs itu terlalu berlebihan targetnya.

“Kalau pemerintah bilang baru mengumpulkan 700 ribu database, sebenarnya itu masuk akal. Selama bertahun-tahun di bidang penapisan, angkanya memang segitu,” kata Deputi Hubungan Masyarakat DNS Nawala, Irwin Day di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Irwin melanjutkan, Nawala pernah memasukkan database berdasarkan kata kunci ke mesin sensor sebanyak dua juta. Namun, setelah diperiksa setahun kemudian, statistiknya menunjukkan bahwa yang diakses sekitar 600 ribuan.

“Artinya apa? 1,5 juta itu tidak ada gunanya! Entah obsolete atau tidak pernah diakses. Pernah kita naikan jadi 900 ribu tapi saat dibersihkan turun jadi 600 ribu lagi,” sebutnya lagi berkaca dari pengalamannya.

“Pemerintah bilang 30 juta, memang yang diakses berapa? kalau pengalaman kita, ya itu angkanya tidak sekitar 600-900 ribu. Apa itu worth it mengeluarkan biaya besar untuk mengincar 30 juta (konten negatif). Itu yang ingin kita kritisi kepada pemerintah,” ungkap Irwin.

Sementara di kesempatan yang sama, peneliti lembaga kajian ID Institute M. Salahiddien yang juga Wakil Ketua IDSIRTII, juga mempertanyakan upaya pemerintah yang akan memanfaatkan mesin sensor dengan metode crawling.

“Ya saya nggak tahu dasar pernyataan itu dari mana. Kalau kami efisiensi dan efektivitas dari data yang difilter itu ditentukan oleh perilaku penggunanya. Dari 900 ribu data misalnya, kan nggak semuanya diakses tapi pernah diakses walau satu dua kali. Jadi, baru akan masuk database misanya lima kali diakses. Ya, kalau cuma diakses sekali saja ngapain dimasukin data?” sesalnya.(dtc/ziz)