Komisi A Akan Undang Calon Tim Cagar Budaya

oleh
Sebagai salah satu bangunan bersejarah kondisi penjara Kalisosok cukup memprihatinkan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) Cagar Budaya DPRD Kota Surabaya, berencana mengundang para calon tim cagar budaya. Pansus ingin mengenal mereka sebelum memberikan rekomendasi di forum rapat paripurna DPRD.

Adi Sutarwijono mengungkapkan, Senin (19/12), Pansus Tim Cagar Budaya akan memanggil keenam calon tersebut. Hearing dengan calon Tim cagar budaya dilaksanakan selama dua sesi.

“Tim ini yang akan memberikan rekomendasi cagar budaya. Maka penting untuk mengetahui kompetensi dan pandangan mereka tentang cagar budaya di Surabaya,” terang Wakil ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, Jumat (16/12/2016).

Berdasarkan hearing di Komisi A, Pansus Tim Cagar Budaya akan mengeluarkan rekomendasi, apakah usulan anggota Tim Cagar Budaya bisa diterima seluruhnya, disetujui sebagian atau diubah komposisinya.

“Bisa jadi, pansus mengusulkan anggota yang dinilai mampu membangun leadership sebagai ketuanya,” tandasnya.

Ada enam nama sebagai calon tim cagar budaya. Mereka adalah Ketua Dr. Ir. Retno Hastijanti. M.T (Arsitektur), Sekretaris, FA. Missa Demettawati (Arkeolog), Ir. Handinoto.M.T (Ahli Konstruksi Bangunan), Dr. Purnaman Basundoro, SS, M.Hum (Pengamat Budaya) dan Prof. Johan Silas (Ahli Tata Kota).

Adi berharap pertimbangan tim cagar budaya tak hanya berpegang pada persoalan peninggalan Belanda. Menurutnya hal tersebut sama saja dengan mengenang kolonialisme di masa lalu.

Ia menegaskan, yang terpenting dari cagar budaya adalah dari seluruh peninggalan yang ada bisa dibaca proses pertumbuhan jati diri dan karakter kota Surabaya.

“Misal, Kampung-kampung wisata itu yang merupakan bangunan kuno dengan karakter Surabaya,” papar Awi, sapaannya.

Tim cagar budaya juga dituntut mampu memberikan solusi terhadap bangunan bersejarah yang selama ini tak terpelihara. Misalnya eks penjara Kalisosok yang sampai saat ini terlihat kumuh.

Sebab keputusan tim cagar budaya menjadi dasar penetapan bangunan atau kawasan cagar budaya atau bahkan menghapusnya. Sehingga, pemerintah kota tak bisa mengambil kebijakan sepihak terkait bangunan atau kawasan cagar budaya.

Awi menilai pembentukan tim dilandasi oleh pertimbangan, bahwa pemerintah tak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kecagarbudayaan.

“Makanya dipercayakan pada ahlinya,” pungkas Awi. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *