Komisi B Ingatkan Satpol PP Dalam Menegakkan Perda

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Eddi Rachmat.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Penertiban toko modern tidak berizin yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi B (perekonomian) DPRD Kota Surabaya, Eddi Rachmat.

Menurut Eddi, sebagai satuan penegak Peraturan daerah (Perda) sudah sewajarnya Satpol PP melaksanakan permohonan bantuan penertiban (Bantib) yang diminta salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sudah menjadi tugas satpol PP untuk melaksanakan bantib seperti yang diminta Disperindag,” ujar Eddi Rachmat, Rabu (15/3/2017).

Mengacu Perda No.1/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, penertiban toko modern sudah semestinya dilakukan. Terlebih toko modern tersebut terbukti belum mengantongi izin yang dibutuhkan.

“Penutupan minimarket itu sudah semestinya. Begitu ada bantib harus dilaksanakan. Bukan karena desakan dewan,” tegasnya.

Politisi dari Partai Hanura ini menyampaikan, tugas DPRD hanya sebagai pengawas. Sehingga, ketika bantib tidak dilaksanakan, maka DPRD berhak mengingatkan Satpol PP.

“Ke depan, kami tidak ingin hal seperti terjadi lagi. Ketika ada desakan dari dewan baru dilaksanakan,” ingat Eddi.

Dalam kesempatan itu, Eddi juga berharap agar penutupan toko modern dilakukan secara profesional. Dengan demikian, toko modern yang sudah ditutup tidak dibuka kembali sebelum persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi.

“Kalau sudah dilengkapi, silahkan buka lagi,” tukasnya.

Seperti diketahui, hari ini Satpol PP mulai menertibkan toko modern yang belum mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Sebagai tahap awal, ada lima toko modern yang ditutup.

Kelima toko modern yang ditutup kali ini adalah Alfamidi Jalan Banyu Urip No. 151, Alfamart jl Dr.Moestopo Modjo, Alfamart jl Prof Moestopo No 117, Alfamidi jl Dukuh Kupang Barat 25 no 15 A, dan Alfamidi jl Simo Jawar No 55. (bmb/gbi)