Komisi C Minta Panel Blok Milik PT. AGB dan AKY Dibongkar

Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya Bukhori Imron meminta agar panel blok yang dibangun PT. AGB dan PT. AKY di Tempurejo, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Mulyorejo dibongkar.

Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya Bukhori Imron meminta agar panel blok yang dibangun PT. AGB dan PT. AKY di Tempurejo, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Mulyorejo dibongkar.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Dengar pendapat (hearing) terkait keluhan warga Tempurejo, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Mulyorejo soal sengketa jalan dengan PT. AGB dan PT. AKY kembali digelar hari ini, (10/6/2016).

Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya Bukhori Imron meminta agar panel blok yang dibangun untuk menutupi jalan segera dibongkar. Selain menggangu mobilitas warga keberadaan panel blok juga dipandang cukup membahayakan warga.

“Saya mohon untuk dibongkar dulu. Kalau nanti seumpama ada masalah hukum ya nanti kita urus belakangan,” ujar Bukhori Imron.

Menurut Bukhori, jalan yang saat ini dipersoalkan oleh warga sebenarnya bukan aset milik pemerintah kota. Jalan yang disengketan merupakan lahan milik Dinas PU Perairan Propinsi Jawa Timur.

Namun karena dalam pembangunan panel blok tersebut belum memiliki izin dari pemkot Surabaya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait rencana pembongkarannya.

“Keluhan warga harus dijawab dengan pembongkaran. Karena itulah keinginan warga yang tinggal di sana (Tempurejo),” tandasnya.

Untuk itu, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada Dinas PU Pengairan Propinsi Jatim menerbitkan surat yang dibutuhkan.

“Kita tidak mau menunggu dan mentah lagi. Makannya kita kasih waktu satu pekan,” tandas Bukhori.

Anggota Komisi C lainnya, Endi Suhadi meminta agar propinsi Jawa Timur segera mensertifikatkan seluruh asset mereka yang ada di Surabaya. Langkah itu perlu diambil untuk menghindari kejadian serupa.

“Minimal aset yang dimiliki Pemprof Jatim itu diberi tanda. Biar masalah seperti ini tidak terulang,” saran Endi Suhadi.

Endi juga meminta masalah sengekata jalan di Tempurejo tidak sampai masuk ke aranah hukum jika nanti sudah dilakukan pembongkaran. Sebab masyarakatlah yang akan dirugikan jika itu sampai terjadi.

“Kalau masalah ini sampai ke ranah hukum 10 tahun pun tidak akan selesai. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menjadi korban,” ingatnya.(bmb/gbi)