Komisi C Minta Pemkot Usut Tuntas Kasus Pembongkaran Eks Radio Bung Tomo

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri meminta Pemkot Surabaya usut tuntas kasus pemongkaran eks radio perjuangan Bung Tomo

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri meminta Pemkot Surabaya usut tuntas kasus pemongkaran eks radio perjuangan Bung Tomo

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua Komisi DPRD Surabaya C Syaifudin Zuhri mengusut tuntas kasus pembongkaran  bangunan bekas radio berjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar nomor 10-12. Mengingat bangunan itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai bangunana cagar budaya tipe B.

Menurut Syaifudin, berdasarkan catatan anggota dewan, bukan kali ini saja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kecolongan dalam pengawasan bangunan bersejarah. Sebut saja penggusuran Stasiun Semut, Sinagoge (tempat peribadatan orang yahudi) di Jalan Kayon no 4-6.

Padahal, sesuai dengan UU no 11 tahun 2010 pasal 99 ayat satu disebutkan secara jelas pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.

“Undang-undangnya sudah ada. Kalau masih saja kecolongan kan aneh. Ada pa ini?,” herannya.

Untuk itu, politisi dari PDIP ini meminta pemerintah kota melaui dinas terkait memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemobongkaran. Mengacu pada Pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Anggota Komisi C Vinsensius mendesak pemerintah kota segera membeli seluruh bangunan peninggalan sejarah (heritage). Permintaan tersebut menyusul terbongkarnya pembongkaran bekas radio berjuangan Bung Tomo.

Akuisisi ini perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Untuk itu, ia meminta pemkot mengkaji dan memilah ulang 273 bangunan di Kota Pahlawan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis. Apalagi heroik seperti rumah Bung Tomo dan Cokroaminoto, tetapkan dan segera akuisisi dengan cara dibeli,” kata Vinsensius.

Untuk bangunan yang tanpa disertai kajian teknis atau asal stempel BCB, dia minta dibebaskan saja status cagar budayanya agar tidak menjadi beban pemkot terkait perawatannya.

Politisi dari Partai Nasdem inijuga mengusulkan supaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membentuk tim investigasi internal. Investigasi tersebut untuk menyelidiki kecerobohan ataupun kemungkinan adanya konspirasi terkait perobohan itu.

“Pengusutan harus dilakukan karena bangunan itu punya nilai budaya dan bersejarah yang bisa diwariskan sampai anak cucu,” tegasnya.

Dia menuding kinerja pengawasan terhadap bangunan cagar budaya oleh Pemkot Surabaya tidak serius. Buktinya, bangunan cagar budaya rumah eks radio perjuangan itu dirobohkan tanpa diketahui Tim Cagar Budaya Pemkot Surabaya.

“Sudah tahu atau tidak, saya tidak bisa menuduh. Tapi fungsi pengawasan di dinas pariwisata tidak berjalan. Sampai dirobohkan kok tidak tahu,” terangnya.(adv)