Komisi C Minta PT. Merak Jaya Beton Ditutup

No comment 378 views
Warga Kalilom ketika hearing ketika mengadu ke Komisi C DPRD Surabaya.

Warga Kalilom, Tanah Kali Kedinding  ketika hearing ketika mengadu ke Komisi C DPRD Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Tuntutan warga Kalilom, Tanah Kali Kedinding supaya PT. Merak Jaya Beton direlokasi mendekati kenyataan. Dalam hearing kali ini, Komisi C DPRD Surabaya mengisyaratkan pabrik produsen beton itu segera ditutup.

Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron menegaskan alasan komisinya meminta usaha PT. Merak Jaya Beton ditutup karena tidak menjalankan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Banyak rekomendasi yang tidak dijalankan. Mulai dari Dinas Perhubungan terkait lalu lintas (lalin), rekomendasi dari Basan Lingkungan Hidup (BLH),” ujar Buchori Imron, Rabu (26/10/2016).

Selain rekomendasi, perusahaan yang berlokasi di Jalan HM Noer juga terbukti belum mengantongi sejumlah syarat perizinan. Baik izin usaha industri (IUI) maupun izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, pabrik tersebut sudah beroperasi selama dua tahun. Sedangkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) baru diurus pada 2014. Sementara IMB baru diajukan tahun 2015 dan hingga kini belum keluar.

“Dengan menggangu ketentraman masyarkat, izin produksi tidak boleh terbit, pun izin domisili dari kelurahan juga tidak dikeluarkan,” tegasnya.

Salah satu warga Kalilom Nawadi menduga, PT. Merak Jaya Beton ada main dengan Pemkot Surabaya. Meski sudah dua tahun beroperasi, namun tetap lepas dari pantauan pemerintah.

Ketua Aliansi Madura Perantau (AMP) ini meminta, Pemkot Surabaya merelokasi pabrik tersebut. Keberadaannya menggangu kesehatan dan perekonomian warga.

“Warga di sekitar pabrik merasa tidak betah dengan gangguan polusi PT Merak Jaya Beton,” terangnya.

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kota Surabaya Novi Dirmansyah mengaku sudah menerjunkan tim untuk melakukan evaluasi. Tim ini bertugas untuk mengecek ke lokasi untuk memastikan keadaan yang sesungguhnya.

Novi menduga, ada beberapa rekomendasi yang belum dilaksanakan. Sebab, keberadaan PT Merak Jaya Beton mengganggu masyarakat sekitar.

“Kita akan mengkaji kemungkinan untuk mencabut UKL UPL yang dikeluarkan,” tegas Novi. (bmb/gbi)