Komisi C Seriusi Dugaan Pelanggaran Perizinan Pemasangan Kabel Fiber Optik

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Senin (11/4/2016) akan memanggil tiga perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran perizinan pemasangan kabel fiber optik di beberapa kawasan.

Ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri mengatakan, beberapa perusahaan tersebut ditengarai melanggar Perwali No. 49 Tahun 2015 tentang Utilitas.

“Kami berpedoman pada aturan . Sebab, regulasi yang direvisi sepertinya belum beres,” terangnya Sabtu (9/4/2016).

Syaifudin mengungkapkan, tiga perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi tersebut, yakni Indosat, Mitra Tell dan TBG. Dua perusahaan adalah penyedia jasa telekomunikasi, sedangkan satunya berkaitan dengan tower.

“Sebenarnya ada banyak, namun yang kami panggil lebih awal, yang terindikasi perizinannya janggal,” tegas politisi PDIP.

Ia mengaku, ada beberapa persoalan yang akan diklarifikasi, yakni berkaitan dengan penggalian dan pemasangan kabel fiber optik, serta masalah izin pendiriannya.

Saat ini, pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Pasalnya, Komisi C sudah melakukan sidak ke lokasi pemasangan kabel fiber optik dan menara telekomunikasi tersebut.

“Jika terbukti melanggar, maka proses perizinan yang dikeluarkan pemerintah kota sarat kong kalikong (KKN),” ujar pria yang akrab disapa Ipuk.

Wakil Ketua komisi C DPRD Surabaya, H. Buchori Imron menengarai ada indikasi perbedaan regulasi perizinan dengan pelaksanaan di lapangan dalam pengerjaan utilitas kabel fiber optik.

“Menurut kami sepertinya begitu. Meski sudah dijelaskan oleh PU. Bina Marga (kemarin), bahwa ini dilakukan untuk mempermudah perizinan, tapi fakta dilapangan banyak kejanggalan dengan regulasi yang berlaku,” ujar Buchori.

Dikatakan legislator asal partai PPP ini, dugaan tersebut terjadi pada proses regulasi perizinan. Pasalnya, dari beberapa bukti yang dikumpulkan oleh komisi C, izin dikeluarkannya penggalian utilitas di tengah sosialisasi revisi perwali dilakukan.

Yakni dari pemberlakuan Perwali Nomor 49 tahun 2015, menjadi Perwali Nomor 8 tahun 2016, tentang utilitas. Sedianya, izin tersebut baru bisa dilakukan setelah pengusaha pengguna fiber optik menyerahkan uang jaminan serta dilakukan apraisal.

“Pembacaan komisi C memang ada unsur kesengajaan (pemberian izin,” urai Buchori.(adv)