Komisi D Dukung Program Sekolah Rujukan

oleh
Anggota Komisi D DPRD  Kota Surabaya, Anugrah
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Rencana penerapan sekolah rujukan yang digagas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah dijalankan Pemprof Jatim, mendapat dukungan dari Anggota Komisi D (pendidikan) DPRD Surabaya.

Anggota Komisi D, Anugrah Ariyadi menyatakan, mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, untuk sekolah menengah atas telah dikelola pemerintah profinsi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten ataupun kota secara otomatis mengikutinya.

“Selagi baik, kita laksanakan. Namun, apabila kurang bagus kita pertanyakan, Tapi jangan apriori dulu,” ujar Anugrah, Senin (24/10/2016).

Meski program pemerintah kota dalam masalah pendidikan dinilai cukup berhasil, menurutnya, belum tentu penilaian tersebut berlaku bagi daerah lain. Sebab tiap daerah memiliki kearifan lokal dan karakteristik masing-masing.

“Saya belum tahu seperti apa model sekolah rujukan yang diterapkan pemerintah Propinsi. Dengan peralihan pengelolaan, sudah tak ada lagi kewenangan DPRD Surabaya,” ungkapnya.

Apabila dalam implementasinya ada yang tak sesuai ketentuan, Anugrah menyarankan walimurid mengadukan masalah tersebut ke DPRD Jatim, maupun pemerintah provinsi.

“Kita gak bisa cawe-cawe , nanti dikira gak tahu aturan,” tegasnya.

Sebelumnnya, Kemendikbud telah menetapkan lima sekolah di Surabaya sebagai percontohan sekolah rujukan. Kelimanya adalah SMAN 5, SMAN 2, SMA Al Hikmah, SMA Khadijah dan SMA Muhammadiyah 2.

Ditunjuknya lima sekolah sebagai sekolah rujukan ini, berdasarkan beberapa penilaian. Di antaranya, telah menetapkan kurikulum 2013, telah menggunakan komputer ketika ujian nasional, nilai ujian nasional di atas rata-rata serta dalam lima tahun terakhir rata-rata hasil ujian nasionalnya baik.

Sesuai rencana, sekolah rujukan tidak hanya dibentuk di Surabaya. Nantinya program tersebut juga berlaku di seluruh daerah di Indonesia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat tersebut. Meskipun Surabaya sebelumnya telah sukses dengan program sekolah kawasan.

“Saya yakin program itu bertujuan menjadikan pendidikan di Jatim lebih baik,” paparnya.

Meskipun engelolaan SMA / SMK sederajat saat ini berada di pemerintah provinsi, ia berharap nantinya antara sekolah rujukan, kawasan maupun regular tetap bisa sinergis.

“Yang utama, kita perjuangkan pendidikan di Surabaya lebih baik,” katanya.

Jumlah sekolah di Surabaya yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan sebagai sekolah kawasan cukup banyak. Mulai dari SMA 1, SMA2, SMA 3, SMA 5, SMA 6, SMA 11, SMA 13, SMA 15 , SMA 16, SMA 19, SMA 20 dan SMA 21.

SMA kawasan tersebut merupakan peralihan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang telah diterapkan sebalumnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *