Komisi D Minta BPJS Cabang Surabaya Dievaluasi Secara Total

Antrian di kantor BPJS Cabang Surabaya, di Jalan Dharmahusada.

Antrian di kantor BPJS Cabang Surabaya, di Jalan Dharmahusada. 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Keluhan soal layanan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seakan tidak ada habisnya. Salah satunya terkait banyaknya pasien yang ditolak pihak rumah sakit.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana mengingatkan, sebagai badan yang dilindungi undang-undang semestinya kejadian tersebut tidak boleh terjadi. Apalagi warga sebelumnya sudah diwajibkan untuk mendaftar.

Namun faktanya, hampir tiap hari komisinya kerap menerima aduan. Padahal, apapun alasannya setiap masyarakat yang datang ke rumah sakit harus tetap dijalani.

“Meskipun lupa tidak membawah kartu BPJS, warga harus tetap dilayani. Karena masyarakat sudah membayar layaknya pasien umum,” saran Agustin, Selasa (25/10/2016).

Agustin mengungkapkan, banyak kasus pasien meninggal dunia lantaran tidak kunjung dilayani rumah sakit. Padahal mereka sudah bersusah payah membayar premi.

Maraknya kasus penolakan pasien mengindikasikan pihak rumah sakit tidak percaya dengan BPJS. Dengan sistem subsidi silang, pasien harusnya bisa dilayani dengan baik ketika datang berobat.

“Ini harus dievaluasi secara total. Kita ingin BPJS cerita apa adanya. Jangan hanya yang baik-baik saja yang dilaporkan ke kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Agustin juga menyinggung kualitas obat bagi pasien BPJS. Menurutnya, sebagian obat yang diberikan kepada pasien kualitasnya sangat rendah.

Tidak hanya itu, rekomendasi obat yang diberikan rumah sakit juga sering tidak dipenuhi. Misalnya resep untuk satu bulan oleh bagian obat biasanya hanya diberikan setengahnya.

Anggota Komisi D lainnnya, Anugrah Ariyadi mengingatkan dengan jumlah 31 kecamatan di Surabaya, sudah selayaknya BPJS cabang Surabaya memiliki perwakilan di setiap kelurahan. Kebijakan itu, untuk mempercepat proses pemutakhiran data.

Menurut Anugrah, jika pelayanan BPJS tetap tersentralistrik di Jalan Dharmahusada seperti sekarang, maka masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Apalagi, pada 2019 pemerintah pusat mewajibkan seluruh warga terdaftar dalam program BPJS.

“Kasihan warga jika warga harus berdesak-desakan di Dharmahusada. Itupun belum tentu selesai dalam satu hari,” pungkas Anugrah. (bmb/gbi)