Komisi V DPR Loloskan Anggaran Kementerian PU-PR Rp 101,49 T

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dengan Komiwi V di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dengan Komiwi V di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetuji alokasi anggaran Rp 101,496 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dna Perumahan Rakyat dalam RAPBN tahun 2017. Anggaran sebesaqr itu akan disebar ke terbagi kedalam 11 unit kerja di antaranya Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun.

Adapun untuk Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 632 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.

Angka Rp 101,496 triliun yang disetujui DPR ini turun Rp 4,086 triliun dari yang diajukan pemerintah. Namun pemerintah tidak menyanggah persetujuan dewan.

“Kami setuju terutama angka dari anggaran yang ditetapkan pada TA 2017 yang telah disepakati,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) TA 2017, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/10).

Menurutnya, Kementerian PUPR juga akan mempersiapkan alokasi program kegiatan. “Tentunya agar Komisi V DPR ini bisa melihat program-program mana saja yang sudah diakomodasi dan mana yang belum,” kata Menteri Basuki.

Dari alokasi anggaran yang disetujui dewan tadi, Kementerian PU-PR menyasar sejumlah target pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pada 2017 mendatang. Antara lain di bidang kedaulatan pangan atau ketahanan air yaitu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 4,18 M3 per detik, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir seluas 154 kilometer.

Ada juga program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai seluas 21 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 274.000 hektar, 39 bendungan (9 baru dan 30 lanjutan), membangun 105 embung-embung, serta 81.000 pembangunan jaringan irigasi.

Pada bidang konektivitas jalan yaitu, pembangunan jalan baru (jalan perbatasan, jalan Pansela Jawa, dan Trans papua sepanjang 828 kilometer, peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 807 kilometer, peningkatan jembatan sepanjang 566 meter, pembangunan jembatan sepanjang 11.855 meter, pembangunan jalan tol (Pemerintah dan Swasta) sepanjang 138 km.

Di bidang pembangunan permukiman, yaitu proses pembangunan zona sub inti dan zona pendukung yaitu 7 Pos Lintas Batas Negara serta penyelesaian 9 lokasi PIP, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 3.677 liter/detik,

Revitalisasi kawasan tematik perkotaan yang berkelanjutan 40 kawasan, pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh 1.107 hektar, pembangunan pengolahan air limbah untuk 890.639 Kepala Keluarga, pembangunan system penanganan persampahan untuk 2.641.408 Kepala Keluarga, serta pengurangan genangan melalui pembangunan infrastruktur drainase seluas 433 hektar.

Di bidang Perumahan yaitu pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 13.466 unit, pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana atau konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara sebanyak 5.083 unit,

Pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni sebanyak 110.000 unit, rumah umum (rumah tapak dan rusunami melalui KPR FLPP sebanyak 120.000 unit, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) untuk perumahan bagi MBR sebanyak 14.000 unit, serta subsidi selisih bunga sebanyak 225.000 unit. (dt/gbi)