Konflik PPP, Giliran Kubu Romy Dimenangkan PT TUN

Ilustrasi konflik di internal PPP.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengemuka dengan adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang memenangkan kubu Romahurmuziy.

Konflik internal PPP bermula saat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengurus DPP PPP 2016-2021. Dalam SK itu ditetapkan Ketua Umum PPP adalah Romahurmuziy.

Kubu Djan Faridz tidak terima dengan keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya ke PTUN Jakarta. Gugatan Djan Faridz dikabulkan pada 22 November 2016. PTUN Jakarta membatalkan SK Kemenkum HAM itu.

(Baca Juga: Djan Faridz Desak Pemerintah Sahkan dan Akui Kepengurusan PPP Muktamar Jakarta)

Atas hal itu, Menkum HAM dan PPP kubu Romahurmuziy mengajukan banding. Gayung bersambut. Permohonan banding itu dikabulkan.

“Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima,” putus majelis hakim sebagaimana dikutip dari website MA, Rabu (13/6/2017).

Vonis itu diketok oleh ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota Riyanto dan Slamet Suparjoto.

“Oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP hasil muktamar islah di Pondok Gede, maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011,” demikian pertimbangan majelis.(dtc/ziz)