Korupsi Kepala Daerah karena Biaya Mahal Pilkada dan Dana Kampanye Ilegal

oleh
Para kepala daerah yang berencana maju di pilkada 2018 tapi gagal karena keburu ditangkap KPK. Dari kiri, Bupati Ngada, marinus Sae, Bupati Jombang Nyno Suharli, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Wali Kota Tegal Mashita.

GOBALINDO.CO, JAKARTA – Perang melawan korupsi politik tetap menjadi sangat sulit diberantas selama pemilihan calon kepala daerah masih melanggengkan ‘budaya’ money politic. Tak bisa dipungkiri, perhelatan pilkada langsung yang memaksa calon kepala daerah menggelontorkan duit besar-besaran hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah akan membuat mereka yang terpilih berupaya mengembalikan modal dan membayar utang kepada donator maupun mesin politiknya.

Bayangkan, untuk pilkada kabupaten/kota saja, seorang calon harus menyiapkan dana sedikitnya Rp 10-50 miliar. Untuk tingkat provinsi (cagub-cawagub), biaya politik ini tentu jauh lebih besar, Rp 350 miliar hingga triliunan rupiah.

Sedangkan penghasilan resmi gubernur per bulannya, hanya sekitar Rp 15 juta ditambah tunjangan lain-lain totalnya tak sampai Rp 100 juta. Apabila dikalkulasikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan selama pilkada, tentu masih rugi banyak, bahkan jika penghasilan itu dikumpulkan selama lima tahun masa jabatan.

“Meskipun tidak semua kepala daerah korupsi, tapi banyak kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi,” ujar Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang, Ahmad Rofiq.

Di sisi lain, kekayaan calon kepala daerah di tingkat provinsi yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPU hanya berkisar di angka Rp 5 miliar sampai Rp 40 miliar. Plus dana kampanye resmi dari beberapa sumber legal setidaknya hanya totalnya tidak sampai ratusan miliar rupiah.

Artinya, duit politik calon kepala daerah yang beredar saat masa kampanye justru lebih besar berasal dari sumber ‘gelap’ alias tak tercantum dalam laporan di KPU. Sebagai catatan, harta Cagub Jawa Tengah, Sudirman Said yang dilaporkan ke KPK berdasar laman acch.kpk.go.id pada 6 Oktober 2016 hanya sebesar Rp 3.813.472.050, atau naik dibanding pelaporan sebelumnya pada 15 Januari 2015 sebesar Rp 3.339.946.280.

Sementara pasangannya, Ida Fauziaah juga tercatat telah melaporkan harta kekayaan ke KPK sebanyak tiga kali. Pada pelaporan terakhir pada 23 Oktober 2014, harta Ida tercatat sebanyak Rp 5.061.599.605.

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun memberi parhatian khusus pad apotensi korupsi yang dipicu sumber dana ilegal maupun hasil pencampuran dengan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Tingginya biaya politik dalam Pilkada dan Pemilu menimbulkan tingginya risiko terjadinya politik uang. Berdasarkan kajian PPATK, tahapan Pilkada dan Pemilu di mana kemungkinan terjadinya politik uang adalah pada tahap pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” jelas Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (13/2)..

PPATK memang dilibatkan dalam pengawasan dana kampanye pasangan calon kepala daerah yang bertarung di pilkada serentak 2018. Keterlibatan PPATK ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pilkada yang bersih, transparan dan berintegritas.

Berdasarkan kajian PPATK, selain sumber dana illegal, ada dua kran lain yang menjadi kerawanan pendanaan kampanye. Menurut Kiagus, sumber perseorangan dengan potensi illegal dari hasil kejahatan atau korupsi.

“Kemudian, sumber partai politik dengan potensi illegal dari hasil korupsi proyek, perijinan dan suap,” ujarnya.

Terakhir, kata Kiagus, sumber kelompok atau organisasi masyarakat (Ormas) dengan potensi illegal berupa dana titipan melalui ormas.

 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Jelang Pilkada 2018

Merujuk pada contoh kekayaan salah satu pasangan cagub-cawagub tadi, tentu tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam kontestasi pilkada. Maknya, tak heran, biaya mahal pilkada dari sisi penyelenggara (KPU) maupun peserta (pasangan calon dan parti pengusung) inilah yang sejatinya menjadi faktor utama penyebab perilaku korup kepala daerah.

Salah satu indikasi paling gres terkait tindak pidana korupsi yang disebabkan biaya pilkada mahal adalah ditangkapnya Bupati Ngada yang maju sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Marinus Sae oleh KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berkeyakinan, jika uang suap yang didapatkan Marianus akan digunakan untuk biaya kampanye di Pilkada NTT 2018. (Baca: Cagub NTT Ditangkap KPK, KPU Larang PDIP Batalkan Dukungan).

Basaria mengatakan, Marianus diduga menerima total uang sejumlah Rp 4,1 miliar dari Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu, salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek sejak 2011. Selain diduga untuk proyek-proyek sebelumnya, Marianus juga diduga menjanjikan sejumlah proyek senilai Rp 54 miliar kepada Wilhelmus pada 2018. (Baca: KPK: Bupati Ngada Terima Suap Rp 4,1 M untuk Modal Pilgub NTT).

Sebelum Marinus, pada 3 Februari 2018 lalu, Bupati Jombang Nyono Suharli terjaring OTT KPK jelang perhelatan pilkada serentak 2018. Nyono diketahui maju sebagai calon incumbent di Pilkada Jombang 2018.

Pada bulan sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka gratifikasi pad a2 Januari 2018. Pria kelahiran Jakarta, 31 Maret 1980 ini diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Zola disangkakan melanggarkan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Setelah Zola, pada Rabu, 31 Januari 2018 KPK menetapkan Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudy Erawan sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Ia diduga menerima gratifikasi dari proyek Kementerian PUPR tersebut.

Rudy diduga telah menerima gratifikasi yang berasal dari Kepala BPJN IX Maluku, Amran Hi Mustary. Uang yang diperoleh Amran diduga merupakan uang suap yang diberikan Abdul Khoir, Dirut PT WTU. Diduga, Rudi Erawan menerima gratifikasi senilai total sekitar Rp 6,3 miliar.

Ditarik lebih ke belakang pada pertengahan sampai akhir tahun 2017, ada dua kepala daerah gagal maju di Pilkada 2018 karena keburu dijerat KPK. Ironisnya lagi, keduanya adalah kepala daerah perempuan.

Pertama, Bupati Kutai Kartanegara (nonaktif) Rita Widyasari yang ditangkap KPK sebelum masa pendaftaran Cagub Kalimantan Timur. Padahal Rita sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon gubernur Kaltim 2018.

Kedua, Wali Kota Tegal Mashita yang berencana maju sebagai calon petahana di Pilkada 2018 terjaring OTT KPK pada 19 Agustus 2017 lalu. Masitha ditangkap di rumah dinasnya karena dugaan kasus korupsi pengadaan infrastruktur kesehatan di Kota Tegal. (ara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *