Korupsi Pembelian Heli, Tim Gabungan KPK-Puspom TNI Sita Rp 7,3 M dari Perwira AU

Bau Korupsi: Helikopter Augusta Westland 101 (AW-101) yang dibeli tahun TNI AU dengan nilai kontrak Rp 738 miliar dari PT Diratama Jaya Mandiri tahun 2016 lalu menyeruakkan bau anyir korupsi seniai Rp 224 miliar.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Tim gabungan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland 101. Selain itu, tim juga menyita uang sebesar Rp 7,3 miliar dari tersangka Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas.

“Tim gabungan melakukan penggeledahan Tanggal 7 Juni 2017 dan sudah menyita uang sebanyak Rp 7,3 miliar dari saudara Letkol Adm WW,” kata Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko saat jumpa pers bersama KPK di Jakarta, Jumat (16/6). Dodik menyatakan, uang sitaan tersebut diduga terkait dengan pembelian heli yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 224 miliar itu.

Puspom TNI mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna. Pensiunan jenderal itu diduga kuat mengetahui proses pembelian heli pabrikan Inggris-Italia tersebut karena saat itu menjabat KSAU.

“Nanti kalau memang diperlukan pasti kita mintain keterangan,” kata Dodik.

Soal waktu pemeriksaan Agus, Dodik belum bisa memastikan. Namun dia menyatakan bakal menyampaikan jadwal pemeriksaan tersebut. jika sudah ditentukan.

“Nanti kalau sudah ada kita sampaikan. Kalau belum ya belum,” tuturnya.

Ia menyebut, jajarannya telah memeriksa 28 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus pembelian heli yang sebenarnya sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Namum, jenderal bintang dua itu tak merinci siapa saja dan terkait apa saksi-saksi itu diperiksa.

Dodik pun mengakui ada kejanggalan dalam pembelian heli yang sudah berada di Lanud Halim Perdanakusuma. “Kita akan mengecek sampai ke pabrik di mana pesawat dibuat,” tutur Dodik.

Ia memastikan bahwa penyidikan kasus pembelian heli yang diduga merugikan negara hingga Rp 224 miliar ini tak berhenti pada empat tersangka yang sudah dijerat. Hal tersebut juga sebagai komitmen Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberantas korupsi.

Ketua KPK agus Rahardjo dan Panglima TNi Gatot Nurmantyo didampingi KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menggelar konferensi pers bersama soal dugaan korupsi pembelian Helikopter AW-101.

Sudah ada lima tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini: empat dari unsur militer dan satu merupakan sipil, seorang pengusaha. Empat tersangka dari militer di antaranya Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017, Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas dan Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Adapun tersangka baru dari unsur sipil yang ditetapkan KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS). Puspom sendiri sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp 139 miliar.

“Rekan-rekan jangan khawatir, ini tak berhenti sampai di aini, masih sangat mungki muncul tersangka baru,” pungkas prajurit matra Angkatan Darat itu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, dalam penggeledahan bersama, pihaknya turut mengamankan sejumlah dokumen dan surat-surat lainnya dalam penggeledahan.

“Kita lakukan sudah banyak, dokumen sudah banyak. Selain itu pembukuan-pembukuan,” tutur Saut.

Namun, menurutnya, proses penyidikan ini merupakan hal yang normatif. Terpenting, kata Saut, pengungkapan kasus dugaan korupsi ini memberikan pesan bahwa uang ratusan miliar setidaknya akan terselamatkan.

“Cuma yang paling penting dari pesannya, anda bisa bayangkan, uang Rp 224 miliar itu kalau dibangun rumah prajurit sudah berapa rumah itu?” kata Saut.

Seperti diketahui, TNI dan KPK berhasil membongkar dugaan korupsi pada pembelian helikopter AW-101 oleh TNI AU. Matra udara itu membelinya lewat PT Diratama Jaya Mandiri.

PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp 514 miliar. Namun, pada Februari 2016, saat PT Diratama Jaya Mandiri meneken kontrak dengan TNI AU, menaikkan nilai kontraknya menjadi Rp 738 miliar.  (cni/gbi)