Korupsi Proyek Pasar Madiun, KPK Cekal Eks Sekretaris Demokrat Jatim

Bonnie Laksmana (kiri) dan ayahnya yang juga Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (kanan) sama-sama dicekal KPK terkait kasus korupsi pembangunan pasar Rp 76,5 miliar.

Bonnie Laksmana (kiri) dan ayahnya yang juga Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (kanan) sama-sama dicekal KPK terkait kasus korupsi pembangunan pasar Rp 76,5 miliar.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mencegah bekas Sekretaris Partai Demokrat Jawa Timur, Bonnie Laksmana bepergian keluar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bonnie dicekal karena diduga kuat ikut menyimpan harta ayahnya, Bambang Irianto, Walikota Madiun yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Bambang irianto ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun berbiaya Rp 76,5 miliar. Pencegahan terhadap Bambang dan Bonnie untuk tidak bepergian ke luar negeri berlaku hingga enam bulan mendatang.

“KPK sudah memohonkan cekal atas nama Bambang Irianto sebagai tersangka, kemudian atas nama Bonnie Laksamana dalam status sebagai saksi per tanggal 7 Oktober,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/10).

Terkait kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, antara lain, rumah dinas Walikota Madiun, kediaman pribadi Bonnie dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Madiun pada Selasa (18/10) kemarin.

Hari ini, Rabu (19/10), penyidik KPK juga menggeledah kantor kontraktor PT Tata Bumi Raya (TBR), di Jalan Pandegiling, Surabaya. PT TBR merupakan sub kontraktor PT Lince Romauli Raya yang memenangkan tender pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM).

Penggeledahan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Dari Kantor PT TBR, tim penyidik memboyong dua buah koper berisi dokumen.

“Tadi (KPK) datangnya sekitar jam 11.00 WIB, pakai dua mobil. Bawa wadah seperti koper, ada dua kopernya,” kata petugas keamanan PT TBR, Mudhor, kepada wartawan, Rabu (19/10).

Mudhor tahu persis bahwa yang datang adalah petugas KPK karena para petugas tersebut mengenakan rompi bertuliskan KPK. Namun Mudhor mengaku tak hapal berapa jumlah petugas KPK yang datang.

“Sepertinya 10, itu sudah sama dua polisi bersenjata yang mengawal,” kata Mudhor.

Saat petugas KPK datang, kata Mudhor, Jamhadi selaku Dirut PT TBR tidak ada di tempat karena sedang menghadiri suatu acara. Namun Jamhadi yang ditelpon jika ada petugas KPK di kantornya akhirnya datang dan menemui mereka.

Selain berbincang dengan Jamhadi, beberapa petugas melakukan pencarian dengan menggeledah ruangan demi ruangan di PT TBR hingga ke lantai dua.

“Naik sampai lantai dua, nggak sampai ke lantai tiga,” ucapnya. (gbi)