Korut Tuding Malaysia Politisasi Kematian Kim Jong Nam

Kim Jong-nam, kakak tiri Presiden Korut Kim Jong-un (kiri) yang menjadi korban pembunuhan. Siti Aishah (kanan), warga Serang Banten yang diduga terlibat pembunuhan tersebut.

GLOBALINDO.CO, PYONGYANG – Pemerintah Korea Utara (Korut) akhirnya mengeluarkan pernyataan resminya terkait kematian Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong Un. Dalam pernyataan ini, Korut menuding pemerintah Malaysia telah melakukan politisasi dengan arah yang jahat.

Korut juga mengecam Malaysia karena melakukan otopsi secara ilegal dan amoral terhadap jasad Kim Jong Nam. Pernyataan resmi pertama pemerintah Korut ini baru dilayangkan setelah 10 hari kematian Kim Jong Nam.

“Malaysia wajib menyerahkan jasad pria itu kepada pemerintah DPRK (Korea Utara) tetapi Malaysia malah melakukan otopsi dan pemeriksaan forensik secara ilegal dan amoral,” demikian Komite Kehakiman Korea Utara seperti dikuti kantor berita KCNA, Kamis (23/2/2017).

Korut menuding pemerintah Malaysia tidak mau melepas jenazah Kim Jong Nam dengan alasan yang sangat absurd yaitu membutuhkan sampel DNA dari keluarga mendiang.

“Hal ini membuktikan bahwa Malaysia akan mempolitisasi penyerahan jenazah yang jelas menyalahi hukum internasional dan moralitas demi mewujudkan tujuan jahatnya,” lanjut Korut.

Pernyataan ini adalah yang pertama meski tetap belum menyebut identitas pria yang tewas itu.

Pyongyang juga mendesak digelarnya investigasi bersama dan siap mengirimkan para pakarnyaa.

Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan yakin bahwa pria yang meninggal dunia di Malaysia itu adalah Kim Jong Nam dan investigasi Malaysia menunjukkan Pyongyang adalah dalang pembunuhan itu.

Sejauh ini penyidik menyebut lima warga Korea Utara diduga terlibat dalam pembunuhan itu dan masih mengejar tiga orang lainnya.

Salah satu orang yang dikejar kepolisian Malaysia termasuk sekretaris kedua kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur dan seorang staf maskapai Air Koryo.(kcm/ziz)