KPK Angkut Berkas Korupsi Pembangunan Pasar dari Kantor PU Madiun

Penyidik KPK dikawal polisi mengangkut berkas di dalam kardus terkait proyek Pasar Besar Madiun dari Kantor Dinas PU setempat, Selasa (18/10).

Penyidik KPK dikawal polisi mengangkut berkas di dalam kardus terkait proyek Pasar Besar Madiun dari Kantor Dinas PU setempat, Selasa (18/10).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (18/10). Dalam penggeledahan sekitar 3,5 jam itu, tim penyidik mengangkut semua berkas yang diduga kuat terkait kasus korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar.

Didampingi sejumlah personel Brimob Polri, tim KPK yang beranggotakan lebih dari lima orang tersebut melakukan pemeriksaan di ruang Subdin Tata Kota dan Tata Bangunan; Subdin Pemeliharaan/Pembangunan Jalan dan Jembatan; Subdin Tata Ruang Perizinan; Bagian Tata Usaha; dan Kepala Dinas PU. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB dan hingga pukul 13.00 WIB belum selesai.

Saat keluar, tim nampak membawa beberapa kardus berukuran besar berisi berkas terkait proyek pembangunan PBM.  Sayangnya, tak satu pun petugas dari KPK yang bersedia memberikan komentar kepada awak media.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Walikota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012.

Bambang disangkakan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait perkara itu, penyidik KPK sudah menggeledah kantor Walikota Madiun, rumah dinas pribadi Bambang Irianto, rumah anak Bambang, dan kantor PT Cahaya Terang Satata milik Bambang, sedangkan di Jakarta penyidik menggeledah PT Lince Romauli Raya. Nilai proyek pasar tersebut mencapai Rp76,523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009-2012.

Kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun mencuat pada awal 2012 ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dugaan lain adalah terdapat pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selanjutnya mengambil alih perkara dugaan korupsi ini namun pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena dinilai tidak ada kerugian negara. Hingga pada Agustus 2015, kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun tersebut akhirnya diusut oleh KPK. (ant/gbi)