KPK Banding Vonis Andi Narogong

by
Broker proyek e-KTP yang divonis 8 tahun penjara, Andi Narogong, harus menghadapi pengadilan banding atas vonisnya yang dianggap terlalu ringan.
Broker proyek e-KTP yang divonis 8 tahun penjara, Andi Narogong, harus menghadapi pengadilan banding atas vonisnya yang dianggap terlalu ringan.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan banding atas vonis  kepada terdakwa kasus korupsi pada pengadaan proyek KTP elektronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK tak puas lantaran broker dan ‘pembagi’ duit proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu hanya divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Selain vonis pidana penjara yang tergolong ringan, Andi juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti 2,5 juta USD dan Rp 1,1 miliar. (Baca: Divonis 8 Tahun, Andi Narogong Janji Kembalikan Duit Korupsi e-KTP).

“Terkait dengan putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK sudah menyatakan banding,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/1).

Dalam banding ini, lanjut Febri, KPK akan lebih fokus pada penerapan hukum, terutama terkait dengan dugaan keterlibatan pihak lain secara bersama-sama dalam korupsi pada proyek senilai Rp 5,9 triliun.

“JPU fokus pada penerapan hukumnya. Jadi, kalau diliihat dari tingginya vonis, sudah sama dari tuntutan. Dan kami hargai ketika hakim mengabulkan posisi JC (justice collaborator), karena Andi juga membuka peran-peran pihak lain,” ujar Febri.

Andi sebelumnya dinyatakan terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Selain itu, ia terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tak hanya atas vonis Andi Narogong, KPK juga sudah mengajukan banding atas vonis terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Lembaga antirasuah berharap dua banding tersebut akan saling menguatkan bukti dan fakta dalam membongkar kasus e-KTP.

“Nanti ini akan selalu menguatkan satu dan lain dalam membongkar kasus KTP elektronik ini,” ujar Febri. (kc/nad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *