KPK Bentuk Persidangan Khusus atas Pelanggaran Direktur Penyidikan Aris Budiman

oleh
Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Aris Budiman.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk persidangan khusus untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman yang menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket DPR tanpa izin. Apalagi, Pimpinan KPK telah meminta Aris untuk tidak menghadiri rapat tersebut.

“Pasti KPK punya aturan internal. Bentuk pelanggaran apapun, kami punya aturan,” kata Ketua KPK, Agus Raharjo di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Aris disidang oleh Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP). DPP terdiri dari seluruh Eselon I, baik Deputi maupun Sekretaris Jenderal, ditambah Biro Hukum dan Pengawas Internal. Namun, Agus mengaku belum mengetahui hasil sidang tersebut.

(Baca Juga: Direktur Penyidikan KPK Mbalelo, MAKI Usulkan Pencopotan)

“Segala bentuk yang tidak sesuai dengan SOP, prosedur, kalau pegawai maupun struktural, selalu ada pembentukan DPP,” kata Agus.

Agus mengatakan, surat undangan dari Pansus Hak Angket KPK ditujukan langsung kepada Aris. Surat tersebut baru ditembuskan kepada Pimpinan KPK pada Selasa (29/8/2017) sore. Tiga dari lima pimpinan langsung berunding soal panggilan tersebut. Agus mengatakan, Pimpinan juga sempat meminta agar Aris menghadap.

“Tapi kelihatannya saat itu yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat,” kata Agus.

Terkait soal friksi di tubuh KPK, Agus tidak menampik ataupun membenarkan. Agus menganggap, perkubuan dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa.

“Di mana tempat Anda bekerja yang tidak ada friksi? Di mana pun pasti Anda hadapi ini. Friksi itu wajar saja,” kata Agus.

Namun Agus membantah ada kelompok kecil yang bisa memengaruhi keputusan pimpinan. Ia mengatakan, kelima Pimpinan KPK sangat independen dan tidak mungkin terpengaruh dengan suara-suara di luar.

“Tidak ada kelompok kecil yang memengaruhi kebijakan. Saya pastikan tidak ada,” kata Agus.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. Basaria yakin pasti ada kubu-kubu di setiap organisasi atau instansi mana pun. Namun, masih dianggap batas aman jika kelompok tersebut tidak mengganggu jalannya roda organisasi.

“Yang pasti, persaingan apapun harus sehat. Apakah yang dikatakan friksi saling menjatuhkan? Tidak juga,” kata Basaria.

Basaria mengatakan, persaingan antar karyawan memang sulit dihindari. Namun, sejauh ini, ia menilai, persaingan di KPK masih wajar.

“Sejauh ini masih sehat. Dari sekian ribu orang, tidak mungkin punya pemikiran sama. Menurut kami hal ini masih bisa diselesaikan secara internal,” kata Basaria.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.