KPK Bidik Pencucian Uang Gubernur Sultra

No comment 242 views
Gubernur SUlawesi Tenggara, Nur Alam didampingi istrinya saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kendari, beberapa waktu lalu. Kini, Nur Alam dibidik KPK dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin usaha tambang.

Gubernur SUlawesi Tenggara, Nur Alam didampingi istrinya saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kendari, beberapa waktu lalu. Kini, Nur Alam dibidik KPK dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin usaha tambang.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah Selasa siang (23/8) tadi menggeledah ruang kerjanya.

“Kami sedang mengkaji, ada kemungkinan tindak pidana pencucian uangnya,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/8).

Menurut Laode, bila ditemukan dua bukti yang cukup tekait pencucian uang, KPK langsung menetapkan Nur Alam sebagai tersangka TPPU. Penggeledahan ruang kerja Nur Alam di Kantor Pemprov Sultra oleh lima orang penyidik KPK, Selasa siang tadi barangkali untuk menemukan alat bukti TPPU itu. (Baca: Suap Izin Tambang, KPK Geledah Kantor Gubernur Sultra).

“Jadi, tergantung bukti-bukti yang didapat nanti, seiring penyidikan kasus dugaan korupsinya,” kata Laode.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Sultra, Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sultra, tahun 2009-2014.

Mantan Ketua DPW Partai Amanat Nasional itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan surat keputusan (SK) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, juga diduga terkait penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

“Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku, dan ada kick backyang diterima Gubernur Sultra,” kata Laode.

Dalam kasus ini, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1, atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (vin/gbi)