KPK Fokus Usut Uang Muka Pembelian Heli TNI AU

oleh
Inilah helikopter Augusta Westland (AW)-101 yang dibeli TNI AU senilai Rp 738 miliar hingga memnyembrkan aroma korupsi Rp 224 miliar.
Heli Bermasalah: Inilah helikopter Augusta Westland (AW)-101 yang dibeli TNI AU senilai Rp 738 miliar hingga memnyembrkan aroma korupsi Rp 224 miliar.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan pengusutan dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 senilai Rp 738 miliar  pada pembayaran uang muka. TNI AU selaku pembeli diduga membayar uang muka kepada PT Diratama Jaya Mandiri selaku pemenang lelang melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Mabes TNI Cilangkap.

“Didalami informasi terkait proses pembayaran uang muka pemesanan Heli AW-101 yang menggunakan sarana perbankan pada saat itu,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/10).

Tim penyidik memeriksa marketing atau funding officer BRI cabang Mabes TNI Cilangkap untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang lantaran Bayu tak hadir dari pemanggilan sebelumnya pada Kamis (12/10) lalu.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Bayu Nurpratma, marketing (funding officer) Bank BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap. Pemeriksaan sebagai penjadwalan ulang dari jadwal Kamis, 12 Oktober 2017. Saat itu, saksi tidak datang karena sakit,” katanya.

Diketahui, Irfan Kurnia Saleh sebagai bos PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU tahun anggaran 2016-2017.

Pada April 2016, TNI AU mengadakan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan metode pemilihan khusus atau proses lelang yang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang. Irfan selaku Presdir PT Diratama Jaya Mandiri dan diduga pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikutsertakan dua perusahaan miliknya tersebut dalam proses lelang ini.

Padahal, sebelum proses lelang berlangsung, Irfan sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak USD 39,3 juta atau sekitar Rp 514 miliar. Sementara saat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada Juli 2016, Irfan mewakili PT Diratama Jaya Mandiri menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp 738 miliar. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp 224 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sup/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *