KPK Heran Tuan Tanah Jutaan Hektar Bukan Pembayar Pajak Terbesar

oleh
Konferensi pers Ditjen Pajak.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merasa aneh dengan daftar pembayar pajak tertinggi perorangan yang baru dirilis Direktorat Jenderal Pajak belum lama ini. Pasalnya, sejumlah taipan kaya yang menjadi tuan tanah hingga jutaan hektar tidak termasuk dalam daftar 10 pembayar pajak terbesar.

“Saya sgak kaget ketika melihat top 10 pembayar pajak terbesar di Indonesia. yang memiliki lahan 2-3 juta hektare tidak masuk, mungkin atas nama siapa perusahaan itu,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif saat menghadiri diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

Menurut Laode, dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi, bisa menggali potensi pajak lebih tinggi. Ia menilai, pemilik manfaat atas korporasi atau yang disebut ‘beneficial owner’ kerap menyembunyikan identitasnya untuk menghindari pajak.

Padahal, dalam operasional suatu perusahaan, mereka-mereka lah yang paling menikmati untung besar. Dalam pelbagai kasus, jika korporasi ditindak telah melakukan suatu pidana, pemilik manfaat ini bisa dijerat dengan Tindak Pidana Pencuian Uang Korporasi.

“Kadang tidak ada orangnya, tidak ada namanya orang-orang itu. Dia sangat kuat (di perusahaan), jadi kayak bisa mengendalikan pakai remote control,” tutur Laode.

Laode menambahkan, manfaat dibuatnya aturan untuk ‘beneficial owner’ tak lain agar mengedepankan transparansi suatu perusahaan. Selain itu, mekanisme itu dapat membantu penegak hukum untuk melacak aset para koruptor yang disembunyikan melalui perusahaan.

“Kasus Nazaruddin (contohnya). Setidaknya ada 38 perusahaan untuk mencuci hasil korupsinya. Sudah dikeroyok KPK, Kejaksaan, Kepolisian, masing-masing ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memberikan penghargaan terhadap 31 wajib pajak karena telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian target penerimaan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar di tahun 2017.

Dari 31 wajib pajak itu yang terdiri dari badan usaha dan perorangan, negara mendapatkan uang sebesar Rp 361,84 triliun. Dari wajib pajak pribadi atau perorangan terdapat 8 pengusaha nasional, yakni Arifin Panigoro, Anthoni Salim, Chairul Tanjung, Erick Thohir, Edwin Soeryadjaya, James Tjahaja Riady, Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja, Sofjan Wanandi.

Sedangkan wajib pajak badan atau perusahaan ialah sebanyak 23 di antaranya; PT. Adaro Indonesia, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Bio Farma, PT. Bukit Asam Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank BNI Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT. Honda Prospect Motor, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Pertamina, PT. Pupuk Indonesia, PT. PLN,  PT. Pama Persada Nusantara, PT. Pegadaian, PT. Semen Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT. Unilever Indonesia Tbk, PT Wijaya Karya Tbk. (vin/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *