KPK Kembalikan Dokumen Sitaan dari Ruang Kerja Walikota Madiun

Sekretaris Daerah Kota Madiun menerima sejumlah dokumen terkait kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang dikembalikan KPK, Jumat (28/10).

Sekretaris Daerah Kota Madiun menerima sejumlah dokumen terkait kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang dikembalikan KPK, Jumat (28/10).

GLOBALINDO.CO, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan sejumlah dokumen yang ikut disita dalam penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Madiun, Bambang Iriawan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot beberapa waktu lalu. Dokumen tersebut diserahkan langsung penyidik KPK ke Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi di Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil (Brimob) Detasemen C Pelopor, Jumat (28/10).

“Saya disuruh mengambil dokumen-dokumennya kembali. (Saya) tidak diperiksa,” kata Maidi ditemui di Balai Kota Madiun.

Menurut Maidi, dokumen yang dikembalikan sebanyak 36 jenis. Semuanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar yang diterbitkan dan diteken Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi.

“Masih ada kekurangan dan akan dikirim Senin besok (31/10). Ada (dokumen) juga yang diminta (KPK),’’ ucapnya.

Penggeledahan dan penyitaan dokumen di Balikota dan Kantor Dinas PU Pemkot Madiun oleh KPK beberapa waktu lalu terkait kasus korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun senilai Rp 76,523 miliar pada 2009 hingga 2012. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka.

Selama dua pekan terakhir, tim lembaga antirasuah mendatangkan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun ke Mako Brimob untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka antara lain, Suwarno bekas Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum yang kini menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu, Budi Waluyo, bekas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum yang kini menjabat Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah. Pihak manajer proyek pasar dan PT Cahaya Terang Satata, perusahaan pribadi wali kota juga telah dimintai keterangan.

Kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun mencuat pada awal 2012 ketika Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek tersebut melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dugaan lain adalah terdapat pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selanjutnya mengambil alih perkara dugaan korupsi ini. Namun, pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena dinilai tidak ada kerugian negara. Hingga Agustus 2015, kasus dugaan korupsi Pasar Besar Madiun tersebut akhirnya diusut KPK. (tp/gbi)