KPK Periksa Kapal Bakamla terkait Suap Anggaran Proyek Satelit

Kepala Bakamla Arie Sudewo (kiri) diperiksa kPK sebagai saksi untuk tersangka bekas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan (kanan) dalam kasus suap anggaran proyek pengadaan satelit monitoring.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo, Rabu (11/10). Penyidik ingin mengorek keterangan Ari terkait pembahasan anggaran proyek pengadaan satelit monitoring yang di kemudian hari terjadi tindak pidana suap.

“Terkait pembahasan anggaran ada beberapa pihak yang terlibat,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Kasus korupsi proyek ini menjerat mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebagai tersangka. Febri mengungkapkan, penyidik telah memperoleh informasi dan data baru dalam mengusut kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan Bakamla.

“Kami juga dalami lebih lanjut aspek awal. KPK temukan hal baru di kasus Bakamla ini,” tegas Febri.

Kasus ini dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Desember tahun lalu. Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Nofel yang diduga bersama-sama dengan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Eko Susilo Hadi menerima hadiah atau janji dari Dirut PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Dharmawansyah, dan dua anak buahnya M Adami Okta dan Hardy Stefanus terkait pengadaan satelit monitor di Bakamla.

Diduga Nofel menerima USD 104.500 dari nilai kontrak sebesar Rp 220 miliar. Fahmi Darmawansyah, Eko Susilo Hadi, dan dua anak buah Fahmi yakni M Adami Okta dan Hardy Stefanus telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Eko, seluruh kebijakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan satelit monitoring berada di bawah kewenangan Ari. Proses penunjukkan dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek itu juga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bakamla, termasuk penunjukkan Bambang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.

Arie diketahui pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini dengan terdakwa mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi dan Dirut PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Dharmawansyah.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu, Fahmi menyebut telah menyerahkan uang kepada anggota DPR sebesar fee 7,5 persen atau Rp 24 miliar dari nilai dua proyek senilai Rp 400 miliar. Uang itu untuk mengamankan agar perusahaannya mendapat proyek di Bakamla.

Fee tersebut tak diberikan sekaligus, namun diberikan dua persen terlebih dulu yang dibagikan kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo, yang jadi tersangka di Puspom TNI serta Nofel Hasan masing-masing 1 persen atau sebesar Rp 1 miliar.

Namun, Arie membantah tudingan turut membahas besaran fee dari proyek senilai Rp 222,43 miliar. Dalam persidangan Ari mengklaim tak tahu menahu soal penerimaan uang yang dilakukan anak buahnya itu. (sup/gbi)