KPK Periksa Wakil Walikota Malang dan Belasan Kepala Dinas

oleh
Wakil Wali Kota Malang Sutiaji saat jeda pemeriksaan keluar dari Ruang Rupatama Polres Malang Kota untuk shalat Jumat (23/3).

GLOBALINDO.CO, MALANG – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih beroperasi di Kota Malang untuk mendalami penyidikan kasus korupsi berjamaah Walikota dan puluhan Anggota DPRD. Pasca penetapan WaliKota Malang, Muhammad Anton dan 18 legislator DPRD, KPK hari ini Jumat (23/3) memeriksa Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji.

Sutiaji dimintai keterangan atas tersangka anggota DPRD asal PKB, HM Zainudin dan Sahrawi. “Saya dimintai keterangan sebagai saksi untuk Pak Zainudin dan Sarawi,” kata Sutiaji sebelum memasuki Ruang Rupatama Polres Malang Kota, tempat digelar pemeriksaan, Jumat (23/3).

Sutiaji mengatakan, pemeriksaan hari ini adalah yang pertama untuk para tersangka tersebut. Sebelumnya ia hanya menjalani pemeriksaan untuk pencatatan data pribadinya.

Selain Sutiaji terlihat setidaknya delapan orang terlihat memasuki ruang pemeriksaan. Tampak di antaranya Hadi Santoso (Kepala Dinas Pekerjaan Umum), Wasto (Sekda/ Kepala Bappeda Tahun 2015), Bambang Suharijadi (Sekretaris Dewan), Bambang Sumarto (Partai Golkar) dan lain-lain.

Sekitar pukul 11.10 WIB, Sutiaji terlihat meninggalkan lokasi pemeriksaan untukn menjadi khatib shalat Jumat. Usai shalat Jumat,  Sutiaji kembali keMapolres untuk melanjutkan pemeriksaan.

“Saya mau jadi khatib, nanti kembali lagi,” katanya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengaku memeriksa sejumlah nama. Pemeriksaan berlangsung di sejumlah tempat secara bersamaan.

Sejumlah nama yang diperiksa di antaranya Wasto (Kepala Bappeda Tahun 2015), Mochammad Arief Wicaksono (Ketua DPRD), Jarot Edy Sulistiyono (Kepala Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan tahun 2015), Cipto Wiyono (Sekretaris Daerah/Kadis PU Jatim), Nunuk Sri Rusgiyanti (Sekretaris Dinas PU).

Kemudian Tri Yudiani (PDIP), Noer Rahman Wijaya (Kepala Bidang Stabilitas Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang atau Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU 2015), M Sulthon (Kepala Bidang Pendatan dan Evaluasi Bappeda 2015), Totok Kasianto (Sekretaris BPKAD), Sony Yudiarto (DPRD).

Tedy Sujadi Soemarna, Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas PU tahun 2015), Syaiful Rusdi (PAN), Prihatin Wilujeng (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU tahun 2015), Bambang Suharijadi, Sekretaris Dewan, Sofwan (Sekretaris Daerah tahun 2014), Dahat Sih Bagyono (PNS), Hadi Santoso (Kepala Dinas PU), Retno Anggiri Purwandani (Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan tahun 2015).

Dalam kasus ini, KPK baru saja menetapkan Wali Kota Malang, M Anton dan 18 anggota DPRD. Salah satunya legislator Partai Hanura yang menjadi penantang Anton di Pilkada Kota Malang 2018, Ya’qud Ananda Budban. (Baca: Walikota Malang dan Calon Penantangnya di Pilkada 2018 Jadi Tersangka).

Anton dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu menjerat Keytua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono dan inas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono. (med/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *