KPK Punya 200 Bukti untuk Jerat Novanto Lagi

oleh
Ketua DPR Setya Novanto.
Masih Diincar: Ketua DPR Setya Novanto yang baru pulang dari di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur bakal diseret lagi oleh KOK dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Dengan akal bulusnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto kali ini boleh saja selamat dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berhasil mengecoh dengan alibi sakit dan memenangkan gugatan praperadilan. Namun lembaga antirasuah masih punya 200 lebih alat bukti yang bisa dipakai untuk kembali menjerat Novanto kapan saja dlam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan Setya Novanto tidak akan bisa melarikan diri dari jeratan hukum sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP. Menurutnya, penyidik telah memiliki lebih dari 200 alat bukti terkait keterlibatan Setnov dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

“Tunggu saja. Dia tidak akan bisa lari, 200 lebih bukti,” ujar Saut.

Kini, KPK telah menyiapkan pemeriksaan lagi untuk Ketua Umum Partai Golkar itu. Dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun ini, KPK telah memeriksa sekitar 120 sakai untuk Novanto. (Baca: Setya Novanto Sembuh, KPK Siapkan Pemeriksaan).

Langkah KPK untuk menjerat kembali Novanto pun mendapat sinyal positif dari Mahkamah Agung. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016.

“Bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi,” kata Abdullah dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/10).

Penetapan status tersangka tersebut, kata Abdullah, dapat diterbitkan setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah dan berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Menurut Abdullah, esensi dari praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri. Ia mengungkapkan, Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh intervensi terkait putusan praperadilan.

Karena itu apa pun dan bagaimana pun putusan hakim menjadi tanggung jawab mutlak hakim yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung.

“Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan praperadilan kasus Setya Novanto,” katanya.

Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (30/9/), hakim tunggal Cepi Iskandar menilai penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.

KPK pun diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari Hakim Cepi membuat putusan tersebut.

Pertama, Cepi menilai penetapan tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Menurut Cepi, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi KTP. Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. (kc/nad)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *