KPK Sita Bukti Elektronik Kasus Setya Novanto dari Rumah Dua Saksi

Tim KPK dikawal petugas kepolisian menggeledah rumah Direktur Produksi Perum PNRI, Yuniarto di Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo di Grogol, Jakarta Barat untuk menemukan bukti lain terkait kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua tempat , hari ini (31/8), untuk mencari barang bukti lain terkait kasus korupsi pengadaaan e-KTP dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Dari penggeledahan itu, tim KPK menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik terkait proyek e-KTP.

Penggeledahan dilakukan di rumah dua saksi yakni mantan Direktur Produksi Perum PNRI, Yuniarto di Pulo Gadung, Jakarta Timur dan  Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo di Grogol, Jakarta Barat.

“Ada dua lokasi yang digeledah terkait kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada Senin (28/8) dan Rabu (30/8) lalu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (31/8).

PT Quadra Solution adalah anggota konsorsium PNRI dalam proyek pengadaan e-KTP. “Ada dokumen-dokumen dan barang-barang elektronik yang dibawa tim. KPK akan pelajari barang-barang bukti tersebut,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Perum PNRI dan PT Quadra Solution disebut-sebut menerima masing-masing Rp 107,71 miliar dan Rp 79 miliar terkait proyek senilai Rp 5,95 triliun itu. Hal itu tertuang dalam dakwaan dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan e-KTP. Dalam keterangan kepada pers Senin (17/7) sore, Ketua KPK Agus Rahardjo mengkonfirmasi bahwa Setya Novanto sebagai tersangka.

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Agus Rahardjo.

Dalam kasus proyek e-KTP, KPK menduga Novanto telah menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai proyek Rp5,9 triliun.

Atas perbuatan itu, Novanto dijerat melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  (ant/nad)