KPK Susun Sprindik Baru untuk Novanto

oleh
Ketua DPR Setya Novanto.
Ketua DPR Setya Novanto.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Ketua DPR RI Setya Novanto. Penyidik masih mengkaji putusan praperadilan yang memenangkan gugatan ovanto dan mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat jeratan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Intinya adalah itu tidak boleh berhenti, harus lanjut,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Sebelum menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu kembali jadi tersangka, KPK akan lebih dulu mengevaluasi kontruksi hukum kasus e-KTP. Saat ini, kelima pimpinan dan penyidik terus mengkaji putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka Novanto.

“Tapi harus kalem harus pelan harus prudent kemudian kita mengevaluasi lagi di mana lubang-lubangnya harus kita tutup,” ujar Saut.

Namun, sambung Saut, KPK kali ini tidak mau tergesa-gesa termasuk soal penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru untuk Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Ya kita lagi kaji secara detail seperti apa langkah-langkah kita, kita ini pelan-pelan. Intinya adalah itu tidak boleh berhenti. Itu harus lanjut karena kami digaji untuk itu,” kata Saut.

Saut menyatakan, lembaganya harus banyak belajar dari kekalahannya di praperadilan. Pihaknya mesti berhati-hati dalam menetapkan kembali Novanto sebagai pesakitan megaproyek tersebut.

“Kelemahan-kelemahan harus kita tutup.”

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (e-KTP) pada 17 Juli 2017. Bersama dengan pengusaha Andi Narogong, dia diduga ikut andil mengatur proyek senilai Rp 5,9 triliun dari mulai penganggaran, pengerjaan, hingga pengadaan e-KTP.

Saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Kedua kolega ini disebut telah mengeruk keuntungan sebesar Rp 574,2 miliar dari proyek tersebut.

Namun, status tersangka Novanto itu gugur setelah hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar memenangkan gugatannya. Dalam amar putusannya, Hakim Cepi menganggap penetapan tersangka KPK terhadap Novanto menyimpang dan tidak sah.

Menurut Cepi, seharusnya penetapan tersangka dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi e-KTP. Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. (met/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *