KPK Tetapkan Eks Kepala BPPN Tersangka Korupsi BLBI

oleh
Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Aktor BLBI: Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BI). SAT terjerat korupsi karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004.

“Atas penerbitan SKL tersebut, diduga terjadi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Selasa (25/4).

Pada Mei 2002, SAT selaku Kepala BPPN mengusulkan keputusan Komisi Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menyetujui pemberian SKL kepada Syamsul Nursalim. SKL tersebut memuat perubahan atas proses mitigasi obligor restrukturisasi oleh Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dari hasil restrukturisasi tersebut, sebanyak Rp 1,1 triliun sustainable ditagihkan kepada petani tambak. Dan sisanya, sebesar Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi.

Meski terjadi kekurangan tagihan, Syafrudin pada April 2004 tetap menerbitkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim atas semua kewajibannya pada BPPN.

“Sehingga masih ada kewajiban obligor Rp 3,7 triliun. Namun April 2004 tersangka SAT mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Syamsul Nursalim atas kewajibannya, padahal seharusnya ada kewajiban Sjamsul Nursalim Rp 3,7 triliun,” beber Basaria.

Sejak dua tahun lalu, KPK telah menduga ada masalah dalam proses penerbitan SKL kepada sejumlah obligor. SKL diklaim memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang dikategorikan telah menyelesaikan kewajiban dan tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajiban berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

SKL dikeluarkan BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Ketika itu, Presiden RI dijabat Megawati Soekarnoputri.

Dalam kasus ini, KPK pun telah memanggil mantan Menko Perekenomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie. (gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *