KPK Tetapkan Tiga Pimpinan DPRD dan Kadis PUPR Kota Mojokerto Tersangka

Terjaring KPK: Ketua DPRD Kota Mojokerto asal PDIP, Purnomo (kiri) digiring ke KPK usai terjaring dalam OTT pada Sabtu (17/6) dini hari. Foto kanan: Pimpinan KPK Basaria Pandjaitan dan Saut Situmorang menggelar barang bukti duit suap yang disita dalam OTT.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sebelum masa 1×24 jam habis pasca operasi tangkap tangan, Jumat tengah malam (16/6), Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan empat orang tersangka dalam korupsi pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tiga tersangka yakni tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Purnomo (Ketua dari PDIP), Umar Faruq (Wakil Ketua dari PAN) dan Abdullah Fanani (wakil Ketua dari PKB) serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Wiwit Febriyanto.

“Sesudah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan melakukan gelar perkara, KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya di Jakarta, Sabtu (17/6).

Empat tersangka tadi termasuk dalam enam orang yang terjaring OTT KPK usai menggelar rapat tengah malam kemarin di Kota Mojokerto. Sementara dua lainnya yakni T dan H yang diduga berperan sebagai perantara (broker) suap masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.

Tiga pimpinan DPRD Mojokerto diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Kadis PUPR Wiwiet dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Basaria mengatakan pihaknya menduga Wiwiet berperan sebagai pemberi suap.

Basaria menyatakan, anggaran Dinas PUPR yang dialihkan sebesar Rp 13 miliar sebelumnya untuk pengadaan program penataan lingkungan yang kemudian dibatalkan. Lalu, terjadi negosiasi antara pihak Dinas PUPR Mojokerto dengan Pimpinan DPRD Mojokerto untuk mengalihkan anggaran itu, dan tercapai commitment fee untuk DPRD senilai Rp 500 juta.

Dari OTT itu, KPK menyita uang senilai Rp 470 juta. Diduga, Rp 300 juta adalah bagian dari commitment fee pengalihan anggaran, dan Rp170 juta adalah setoran tiga bulanan buat Pimpinan DPRD Mojokerto.

“Sesudah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang tersangka penerima suap, yaitu PNO (Purnomo) Ketua DPRD Mojokerto, AF (Abdullah Fanani) dan UF (Umar Faruq) Wakil Ketua DPRD Mojokerto. Seorang lagi adalah WF (Wiwiet Febryanto) Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto sebagai pemberi suap,” kata Basaria.

Sementara Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyebutkan, jika penangkapan yang dilakukan petugas KPK terjadi setelah rapat dengar pendapat di gedung DPRD mengenai rencana pembangunan kampus PENS.

“Semalam memang ada hearing terkait perencanaan pembangunan PENS,” ujarnya. Mas’ud mengakui ada kendala rencana pembangunan kampus itu. “Pembangunan PENS terkendala pada perencanaan,” ujarnya.

Namun, Mas’ud belum tahu apakah penangkapan itu terkait dengan suap dalam rencana pembangunan PENS atau masalah lain. “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ucap Wali Kota yang juga seorang kiai ini.

Rapat Tengah Malam Terjaring OTT

OTT terhadap tiga pimpinan DPRD dan Kadis PUPR Kota Mojokerto berlangsung Sabtu (17/6) dini hari. Salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja, mengungkapkan OTT berlangsung saat rapat dengar pendapat pimpinan DPRD dengan Kadis PUPR.

Rapat itu, kata Edwin, membahas tentang rencana pembangunan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Kota Mojokerto. “Saya enggak ikut ke dalam (ruang rapat) karena saya melihat kalau (masalahnya) sudah selesai ya sudah selesai, enggak usah diteruskan,” ungkapnya.

Edwin menceritakan, usai rapat yang berlangsung sejak Jumat (16/6) malam hingga Sabtu dini hari, tiba-tiba ada tiga petugas KPK yang datang ke gedung DPRD Kota Mojokerto yang berada satu kompleks dengan kantor Pemerintah Kota Mojokerto di Jalan Gajah Mada 145.

“Petugas KPK datang sekitar pukul 01.00, dua laki-laki dan satu perempuan. Tapi para pimpinan DPRD sudah pulang,” kata Edwin,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Disegel: Ruangan pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang disegel KPK Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pimpinan dan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto.

Ia mengatakan petugas KPK datang selang satu jam setelah rapat dengar pendapat antara pimpinan dan anggota Dewan serta Kepala Dinas PU dan Dinas Pendidikan yang berakhir tengah malam sekitar pukul 24.00.

Menurut Edwin, ketiga petugas KPK tersebut menyegel tiga ruangan, yakni ruang pimpinan DPRD, ruang Sekretaris DPRD, dan ruang Komisi III Bidang Pendidikan.

”Mereka hanya menyegel beberapa ruangan,” ucapnya.

Sekadar mengingatkan, dengan adanya kegiatan penindakan di Mojokerto, KPK sudah empat kali menggelar OTT dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, KPK menangkap oknum pejabat Kementerian Desa PDTT yang diduga menyuap dua oknum Auditor BPK pada (26/5).

Kemudian penangkapan oknum Anggota DPRD Jawa Timur yang diduga menerima suap dari sejumlah kepala dinas pada Senin (5/6), dan OTT oknum Jaksa di Bengkulu, Jumat (9/6). (sus/gbi)