KPK Tunggu Laporan Resmi Soal Dugaan Penyelewengan Dana Bopda di Surabaya

oleh
Ketua KPK Agus Raharjo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Raharjo memastikan akan meneliti dugaan penyelewengan dana Bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) di Surabaya. Namun, Agus mengaku belum menerima secara resmi soal laporan tersebut.

“Saya baru dengar soal itu,” ujar Agus Raharjo disela penandatanganan MoU KPK dengan UM Surabaya di kampus UM Surabaya pada Senin (27/08/2018).

Menurut Agus, pihaknya memiliki hubungan yang baik dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Untuk itu, pihaknya akan menanyakan secara langsung jika memang ada indikasi ke sana.

Agus Raharjo menegaskan, KPK akan bergerak kalau ada penyelenggara negara seperti walikota, bupati dan DPRD yang diduga terlibat dalam penyelewengan.

“Kalau di tingkat dinas pihak penegak hukum lain yang akan bergerak,” jelasnya.

Lebih lanjut Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan selalu terbuka dengan instansi pemerintahan dalam pencegahan korupsi. Salah satunya dengan menggelar koordinasi dan pendampingan bagi pemerintahan yang kesulitan dalam menghitung keuangan negara.

“Kami selalu terbuka. Kita akan teliti kalau ada indikasi penyelewengan itu” tegasnya.

Sementara itu saat ditemui usai menerima perwakilan ULGC Aspac di ruang kerjanya pada Sabtu 25/08/2018, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui hasil audit dana Bopda untuk SMP, karena belum tuntas kegiatan auditnya.

“Aku tidak berani menyampaikan sekarang karena ini menyangkut persoalan pengelolaan keuangan, nanti kalau sudah tuntas akan saya sampaikan” ujarnya.

Menurutnya, dalam audit yang telah berjalan selama tiga hari itu, tidak hanya dilakukan kepada SMP swasta. Audit itu dilakukan bersamaan dengan SMP Negeri, karena itu juga akan menjadi bahan sevaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Malah sebelumnya tidak pernah kita lakukan kepada sekolah swasta. Itu kita lakukan setelah ada pengaduan soal penahanan ijazah” tegasnya.

Tapi menurut Risma audit Bopda kepada SMP Swasta sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap beberapa sekolah. Risma juga membantah kalau hasil audit itu nantinya berhubungan dengan persoalan kurangnya murid di SMP swasta. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *