KPK Usut Fee Rp 6 M Agung Podomoro ke Pemprov DKI

Kesaksian Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja terkait setoran Rp 6 miliar dari perusahaannya ke Pemprov DKI yang digunakan untuk biaya  penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo kini menjadi perhatian khusus KPK.

Kesaksian Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja terkait setoran Rp 6 miliar dari perusahaannya ke Pemprov DKI yang digunakan untuk biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo kini menjadi perhatian khusus KPK.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Indikasi  adanya setoran Rp 6 miliar dari PT Agung Podomoro Land ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai fee tambahan untuk proyek reklamasi kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setoran yang digunakan Pemprov DKI untuk biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo itu adalah bagian dari uang muka fee 15 persen yang wajib dibayarkan raksasa perusahaan properti itu. Indikasi ini mencuat dari kesaksian  Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. (Baca: Bos Agung Podomoro Setor Rp 6 M untuk Biaya Penggusuran Kalijodo).

Hal itu belakangan  dibenarkan Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut Agus, salah satu yang tengah ditelisik KPK mengenai payung hukum dalam barter tersebut.

“Itu sedang kita selidiki juga,” kata Agus di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (12/5).

Saat ini Raperda mengenai Reklamasi yang memuat  tambahan kontribusi 15 persen itu belum disahkan karena pembahasannya mandeg. “Jadi kita sedang menelusuri dasar hukumnya barter apa, ada nggak payung hukumnya. Jadi proses yang sedang berjalanlah, dari situ nanti kita melangkah,” ujar Agus.

Diketahui, Gubernur DKl Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membenarkan bahwa PT Agung Podomoro Land, Tbk. (APL) telah menyerahkan dana tambahan kontribusi yang nilainya lebih dari Rp200 miliar.

Tambahan kontribusi itu berupa pembangunan jalan inspeksi di beberapa bantaran kali, pembangunan rumah susun, dan beberapa rumah pompa. Ahok menyebut APL saat ini masih berutang lebih dari Rp100 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI.

Menurut Ahok, utangnya berupa tambahan kontribusi yang harus diberikan perusahaan raksasa properti itu, atas izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan DKI kepada anak perusahaannya, PT. Muara Wisesa Samudera (MWS) untuk mereklamasi Pulau G. Dan, tambahan kontribusi itu diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014.

Sementara, dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengiringi diberikannya izin, nilai kontrak tambahan kontribusi APL lebih dari Rp 300 miliar. Ahok mengatakan, semakin lama APL melunasi utangnya, semakin merugi pula perusahaan itu.

“Kalau dia enggak serahkan bagaimana? Ya rugi dia. Semakin lama semakin rusak (kualitas aset) karena dihitung secara appraisal. Bukan salah kami,” ujar Ahok.

Nilai aset yang diserahkan semakin lama semakin menurun karena pemerintah menghitung nilai aset dengan metode taksiran (appraisal). Sehingga bukan tak mungkin APL masih berutang kepada DKI meski menyerahkan aset yang saat dibangun, dihitung memiliki nilai yang melunasi utang tambahan kontribusi mereka.  (vin/gbi)