KPPU Simpulkan Yamaha dan Honda Kartel Motor Skutik

Dua motor skutik produk Honda dan Yamaha.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Yamaha dan Honda terbukti memonopoli bisnis otomotif. Dua pabrikan otomotif asal Jepang itu menjalankan kartel dagang motor jenis skutik 110-125 cc pada tahun 2014.

Kesimpulan ini berdasar keterangan saksi, bukti, dan hasil analisa tim investigator KPPU. Tim investigator menduga telah terjadi pelanggaran Undang-undang No 5 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dana tau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

“Terdapat Yamaha dan Honda yang merupakan pesaing dan ada perjanjian tidak tertulis (tacit collusion),” demikian bunyi kesimpulan putusan KPPU yang dibacakan Anggota tim investigator KPPU, Helmi Nurjamil dalam sidang dugaan kartel dengan terlapor Yamaha I dan terlapor II Honda, di kantor Komisi di Jakarta, Senin (9/1).

Kesimpulan hasil investigasi KPPU juga menyebutkan,  Yamaha dan Honda terbukti memiliki kesamaan pola kenaikan harga pada 2014. Produknya yaitu Skutik 110 – 125cc. (kc/gbi)

Berikut 5 butir rekomendasi putusan tim investigator KPPU:

  1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No 5 Tahun 1999.
  2. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999
  3. Merekomendasikan kepada majelis hakim komisi untuk melarang Terlapor I dan Terlapor II menetapkan harga jual (on the road) sebagai harga referensi untuk konsumen (end user) melainkan hanya sebatas harga off the road.
  4. Merekomendasikan kepada majelis komisi untuk memberikan saran kepada pemerintah khususnya instansi terkait untuk melarang pelaku usaha otomotif untuk memberikan harga referensi kepada main dealer atau dealer dengan memasukan komponen harga BBN (Bea Balik Nama) atau sejenisnya yang pada pokoknya komponen harga tersebut bukan merupakan struktur harga dari prinsipal (pabrikan).
  5. Menyatakan bahwa biaya BBN dan biaya tambahan lainnya yang dipungut oleh negara dibayarkan atas dasar pilihan konsumen, apakah akan dibayarkan sendiri atau melalui diler.