KPU Gugat Pasal 9 UU Pilkada Setelah Diundangkan

Masyarakat menolak hasil revisi UU Pilkada.

Masyarakat menolak hasil revisi UU Pilkada yang sudah diteken DPR dan segera diterbitkan pemerintah.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi atas Pasal 9 UU Pilkada yang telah direvisi dan disahkan DPR pekan lalu. Pengajuan uji materi akan dilakukan setelah UU tersebut diundangkan oleh pemerintah.

“Iya kalau sudah diundangkan kami akan ajukan judicial review ke MK,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah saat ditemui di Gedung KPU, Kamis (9/7).

Pasal 9 mengatur bahwa tugas dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat. Ketentuan ini dianggap mengganggu independensi KPU.

Ferry mengatakan, sebagai lembaga negara yang bersifat independen, KPU seharusnya bebas intervensi dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

“Ini menjadi penting bagi kami. Sampai saat ini masih kita bahas terkait kewenangan dan konteks yang mengikat dalam Pasal 9 tersebut,” kata Ferry.

Ketua KPU Husni Kamil Manik membenarkan bahwa KPU akan mengajukan judicial review atas Pasal 9 setelah diundangka.

“Kan saya bilang terbit dulu undang-undangnya. Kalau ternyata tidak ada di sana, apa yang mau diuji,” ujarnya. (kc/gbi)