KPU Izinkan Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi Berkampanye

oleh
Para kepala daerah yang berencana maju di pilkada 2018 tapi gagal karena keburu ditangkap KPK. Dari kiri, Bupati Ngada, marinus Sae, Bupati Jombang Nyno Suharli, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Wali Kota Tegal Mashita.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketegasan aturan hukum terkait calon kepala daerah yang terjerat perkara pidana, khususnya korupsi, patut dievaluasi. Betapa tidak, seorang calon kepala daerah yang sudah ditangkap dan menjadi tersangka kasus korupsi ternyata masih bisa melanjutkan pencalonannya sembari berkampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang calon kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkampanye. KPU menyatakan, tidak ada regulasi yang bisa membatalkan pencalonan seseorang yang sudah menjadi tersangka sebagai kandidat kepala daerah dan melakukan kampanye.

“Bagi yang terkena OTT, hak dia sebagai calon masih ada. Itu prinsipnya. Kalau hak paslon masih ajeg, ya hak dia, silakan berkampanye,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/2).

Meski begitu, Wahyu tidak membeberkan lebih jauh perihal hak untuk berkampanye bagi calon kepala daerah yang telah ditahan oleh KPK. Ia hanya menegaskan bahwa calon kepala daerah tersebut tetap diperbolehkan berkampanye oleh KPU.

Wahyu menepis anggapan lembaganya sengaja melindungi hak calon kepala daerah yang ditahan KPK untuk berkampanye. Terkait perkara hukum yang membelit calon kepala daerah, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

“Perkara karena ada situasi dan kondisi dia tidak bisa keluar kampanye bagaimana, ya itu konsekuensi logis dari itu,” katanya. Pihaknya juga meminta calon kepala daerah untuk konsekuen terhadap hukuman atas perbuatannya melakukan dugaan korupsi.

Wahyu tidak memberi jawaban tegas apabila KPK tidak memperkenankan yang bersangkutan untuk keluar dari tahanan untuk berkampanye. Ia hanya meminta kepada seluruh pasangan calon kepala daerah untuk memanfaatkan masa kampanye secara optimal.

“Nanti kalau ditahan bagaimana berkampanye, saya enggak ngerti,” kata Wahyu. Ia menjelaskan, optimal yang dimaksud yakni memperbanyak dialog dengan masyarakat. Tentu dalam rangka memahami masalah masyarakat serta menjabarkan gagasan dan program yang akan dijalankan jika terpilih.

“Juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan hak pilih dengan baik,” kata Wahyu.

Sejumlah calon kepala daerah ditangkap oleh KPK karena terlibat korupsi. Di antaranya, Calon Gubernur NTT Marianus Sae, Calon Bupati Jombang Nyono Suharli dan Calon Bupati Subang Imas Imas Aryumningsih. Pada Rabu (14/2) malam ini, KPK baru saja menangkap calon gubernur Lampung Mustafa yang diusung NasDem. (cni/adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *