KPU Perkirakan Anggaran Pilkada Serentak 2018 Rp 10,5 Triliun

oleh
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dan komisioner lainnya menggelar konferensi pers.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dan komisioner lainnya menggelar konferensi pers.

 

GLOBALINDO.CO, MAKASSAR – Gaung pemilihan kepala daerah (pilkadaa) serentak tahun 2018 telah bergema. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pun telah menyiapkan rencana anggaran pelaksanaan pesta demokrasi di 171 daerah, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang ditaksir mencapai Rp 10,5 triliun.

Perkiraan itu berdasarkan total anggaran yang telah diusulkan dari seluruh daerah di Indonesia.

“Tapi kemungkinan dana yang terealisasi lebih sedikit karena pemerintah biasanya memberikan anggaran kecil dibandingkan permintaan,” ucap Ketua KPU RI Arief Budiman saat peluncuran pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Makassar.

Arief menyatakan lembaganya telah siap menggelar pilkada serentak pada 2018. “Kesiapan kita itu karena terjamin anggaran operasional pilkada. Masing-masing daerah mengalokasi anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya.

KPU telah memberikan jangka waktu penyerahan NPHD paling lambat 27 September lalu. Menurutnya ada dua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang memasukkan NPHD paling akhir, yaitu Provinsi Papua dan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sampai saat ini tak ada kendala yang kita hadapi,” tutur Arief.

Selanjutnya, KPU di setiap daerah yang akan mengelar pilkada menjaring panitia adhoc pada Oktober mendatang. Namun KPU tak membuat klasifikasi terkait daerah yang rawan terjadi kecurangan pilkada.

“Tapi setiap daerah tetap perlu waspada,” ucap mantan Komisioner KPU Jawa Timur itu.

Sementara Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief mengatakan  siap bekerja maksimal setelah mendapatkan kepastian anggaran hibah operasional dari pemerintah daerah sebesar Rp 456 miliar.

“Kami berharap pilkada mendatang lebih berkualitas,” tutur Iqbal

Menurut Iqbal, setiap agenda Pemilihan Umum Sulawesi Selatan selalu melekat stigma zona merah. Sehingga perlu diwaspadai terjadinya kecurangan dan pelanggaran saat pilkada.

“Tapi kita tetap membuktikan bisa melaksanakan  pilkada serentak yang aman dan kondusif,” kata ya. (tp/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *