Kuasa Hukum Rudi Tuding Ada Paksaan Perkara Pada Klienya

oleh
Eduard Rudi (kiri) saat didampingi kuasa hukumnya, Taufan Hidayat.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Terdakwa kasus penipuan dan penggelapan Eduard Rudi Suharto akhirnya berbicara terkait kasus yang dituduhkan kepada dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Eduard Rudi mengaku kasus yang dituduhkan oleh saksi pelapor terlalu dipaksakan.

Kuasa hukum Eduard Rudi Suharto, Taufan Hidayat menuturkan, kasus yang dituduhkan kepada kliennya sebenarnya masuk dalam wanprestasi dan bukan perkara pidana.

“Seharusnya ini masuk pada ranah perdata karena terkait wan prestasi, kalau ke pidana saya rasa ini seperti terlalu dipaksakan dasar hukumnya” Ujar kuasa hukum Taufan Hidayat saat dikonfimasi setelah persidangan.

Ia menambahkan, Terkait surat dakwaan jaksa atas dugaan penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta) yang dituduhkan kepada klienya tersebut cenderung dipaksakan.

Dari nominal tersebut telah diadakan perjanjian perdamaian dengan mengembalikan pengembalian sejumlah uang dan yang telah disepekati.

Penyelesaian dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak seharusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum. Apalagi, sudah ada surat perjanjian pencabutan laporan kepolisian yang dibuat oleh Dian dan diberikan kepada Rudi.

“Permasalahan ini kan awalnya terkait kerja sama dan sudah ada penyelesaian, jadi kalau masuk perkara pidana sangat-sangat dipaksakan. Kalaupun dituntut pastilah Onslugh,” terang Taufan.

Pada sidang yang digelar diruang Sari II Pengadilan Negeri Surabaya, (PN), hari ini (19/9) beragendakan pembacaan nota keberatan (Eksespsi) yang dipimpin langsung oleh Ketua Majlis Maxi Sigarlaki SH MH dan Jaksa Penuntut Umum, Nur Rochman.

Inti eksepsi itu, bahwa perkara yang memaksakan klienya menjadi terdakwa seharusnya masuk ke rana perdata dan bukan kerana pidana.

Untuk upaya hukum terkait perkara ini, lebih tepatnya wanprestasi yang telah dilakukan kliennya adalah melalui pemeriksaan di persidangan menurut atau berdasarkan hukum acara perdata bukan hukum acara pidana. (Ady/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *