Kuasa Hukum Sebut Ada Upaya Perampokan Aset dalam Kasus Sipoa Group

oleh
Para terdakwa saat menjalani persidangan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang kasus Sipoa Grup kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (30/10/2018). Agenda sidang kali ini mendengarkan pembelaan terdakwa.

Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Grup Sabron D Pasaribu mengatakan, dalam sidang ini semakin menguatkan adanya upaya kriminalisasi dalam perkara berlatar belakang “perampokan” asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine (Sipoa Group) senilai Rp. 800 miliar.

Modusnya, kedua terdakwa ditahan dan dipaksa menjual dengan harga hanya Rp 150 miliar kepada konsorsium beberapa orang yang dikenal sebagai mafia Surabaya.

“Sidang kali ini juga semakin kental indikasi kedua terdakwa telah menjadi korban peradilan sesat,” ujar Sabron.

Dalam perkara ini juga terjadi error in pesona (keliru mengenai orang dimaksud melakukan perbuatan) dalam penetapan tersangka terhadap Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra.

Menurut dia kasus pidana penipuan dan penggelapan yang menjadikan kedua kliennya menjadi terdakwa ini, sepanjang sejarah peradilan di Indonesia tergolong aneh dan langka. JPU mendakwa kedua terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 73 orang konsumen apartemen Alfatar World yang menjadi pelapor dengan nilai kerugian korban sebesar Rp. 12,5 miliar.

Anehnya harta benda milik kedua terdakwa yang disita oleh penyidik nilainya mencapai Rp 800 milyar, berupa sebidang tanah dengan status HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2, berikut 2500 tiang pancang dan ijin-ijin yang telah diterbitkan, yang di atasnya akan dibangun 14 Tower Apartemen Royal Afatar World.

“Lazimnya dalam perkara penipuan dan penggelapan, nilai kerugian korban jauh lebih besar dari harta benda milik pelaku yang disita penyidik,” tegasnya.

Sabron menjelaskan, keterangan terdakwa Budi Santoso sejak tahun 2013 hingga 2015, PT. Bumi Samudra Jedine mengalami 3 (tiga) kali perubahan direksi. Dimulai Klemens Sukarno Candra menjabat sebagai Dirut pada 26 Juli 2013, berdasarkan Akte No. 135, hingga tanggal 17 Februari 2014.

Kemudian Yudi Hartanto menjadi Dirut, berdasarkan Akte No. 30 tanggal 17 Februari 2014, hingga April 2015. Dan dari bulan April tahun 2015 hingga kini terdakwa Budi Santoso menduduki jabatan Dirut, berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Samudra Jedine Nomor: 75 RUPS, tanggal 27 April 2015.

Menurut Budi Santoso, pada periode kepemimpinan Ir. Klemens Sukarno Chandra membukukan hasil penjualan unit sebesar Rp. 22,141,572,500. Pada periode Yudi Hartanto sebesar Rp. 120,32,184,205. Sedangkan pada periode Dirut Budi Santoso sebesar Rp. 19.238.725.471.

Menurut Budi Santoso, kondisi persero sudah mengalami krisis liquiditas, pada saat dirinya ditetapkan sebagai Dirut PT. Bumi Samudra Jedine. Itu sesuai Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Samudra Jedine Nomor: 75 RUPS, tanggal 27 April 2015.

Menurutnya, krisis liquiditas inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan serah terima unit kepada konsumen apartemen Alfatar.

“Kas PT. Bumi Samudra Jedine kosong ketika saya mulai menjabat Dirut. Penyebabnya, ada kebijakan Dirut Yudi Hartanto pada tahun 2014-2015, yang melakukan pengeluaran uang besar-besaran hingga mencapai sebesar Rp. 180 miliar, dan mengalir ke Teguh Kinarto dan kawan-kawan,” jelasnya.

Saat ditanya apakah tidak ada upaya mediasi dengan 73 orang konsumen yang membuat laporan pidana ke Polda Jawa Timur sebelum perkara ini bergulir ke pengadilan? Budi Santoso menjawab sudah. Bahkan atas bantuan kawannya di Jakarta, persero telah memiliki kesiapan dana sebesar Rp. 12,5 miliar.

Dana itu sesuai besarnya jumlah dana yang diperlukan untuk kepentingan refund 73 orang konsumen yang melapor ke Polda Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar dirinya bersama Ir. Klemens Sukarno Candra memperoleh Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari penyidik.

Lantaran sudah ada preseden hukum sebelumnya dimana penyidik menerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH sebagai kuasa hukum Agus Sadono, pemesan unit apartemen Royal Afatar World E1623, sesuai surat pesanan No. 2746/SP-TAW/E1623/I/2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan pertimbangan telah dilakukan refund (pengembalian uang) sebesar Rp. 342.365.661,- kepada pihak pelapor.

“Permintaan ini agak janggal, karena persero tak siap dengan dana Rp. 162 milyar, dalam perkembangan berikutnya kami berdua ditahan penyidik. Setelah ditahan kegiatan operasional persero termasuk upaya untuk menghadirkan investor baru terkendala” ujarnya.

Namun menurutnya, meskipun direksinya tengah dipenjara, Sipoa Group berkomitmen untuk tetap memberikan refunds kepada konsumen yang menginginkan, dengan memberikan jaminan asset yang dimiliki persero.

”Sampai saat ini sudah 35 orang konsumen yang telah menerima refunds. Dan 200 konsumen dari Tim Baik-Baik (TB2) menerima jaminan pengembalian refunds, dan 300 orang konsumen lagi yang sudah menyatakan bergabung dengan paguyuban TB2 “ ujarnya lagi.

Sabron juga menyesalkan tidak dihadirkannya 9 (sembilan) orang saksi penting di persidangan, termasuk saksi Yudi Hartanto, mantan Dirut PT. Bumi Samudra Jedine periode 2014-2015 yang mengeluarkan kebijakan keluarnya uang persero sebanyak Rp. 180 milyar, yang seharusnya duduk menjadi terdakwa dalam persidangan ini.

“Akhirnya perkara ini seperti plesetan judul film: Terdakwa yang Tertukar,” pungkas Sabron. (Ady/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *